JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menginformasikan bahwa selama masa sidang 2023–2024, DPR bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembahasan sebanyak 63 rancangan undang-undang (RUU) untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Dalam keterangan yang disampaikan, Puan menjelaskan bahwa dari total RUU yang diselesaikan, enam di antaranya termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*), sementara 57 RUU lainnya merupakan RUU kumulatif terbuka. Puan mengatakan, "Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI dan pemerintah berhasil menyelesaikan 63 judul rancangan undang-undang." Pernyataan Puan disampaikan saat ia memberikan pidato pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 DPR RI, sekaligus menyampaikan laporan kinerja DPR untuk Tahun Sidang 2023–2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis. Puan menjabarkan lebih lanjut mengenai enam undang-undang yang dihasilkan dari daftar Prolegnas. Di antara undang-undang tersebut terdapat UU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara, UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selain itu, ada juga UU yang mengubah UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara, UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, serta UU yang merubah UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan semangat yang sama, Puan mengungkapkan bahwa DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 16 RUU yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I pada tahun sidang yang akan datang. Ia menekankan pentingnya kepatuhan dalam proses pembentukan undang-undang, dengan mengatakan, "DPR RI dan pemerintah harus mematuhi konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta syarat formal yang telah ditentukan oleh undang-undang, agar undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat." Dalam hal pengelolaan anggaran, Puan mengungkapkan bahwa DPR menggunakan hak budget untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di berbagai sektor, termasuk pelaksanaan pemilihan umum, perlindungan sosial, dan lainnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kebijakan fiskal dalam APBN Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan mendatang. Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi pengawasan, Puan menyatakan bahwa DPR akan fokus pada beberapa isu penting termasuk persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, pelaksanaan ibadah haji, penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Isu-isu lain seperti penurunan stunting, pinjaman daring ilegal, peretasan pusat data nasional, mafia pertanahan, dan dampak perekonomian global juga akan menjadi perhatian DPR. Puan menambahkan bahwa DPR RI menerima banyak aspirasi dari masyarakat, baik secara tertulis maupun daring lewat website resmi. "Sejak 16 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2024, DPR telah menerima 195 surat fisik dan 4.016 surat melalui *website*," ungkapnya. Dia juga merinci bahwa tiga bidang masalah yang paling banyak diajukan meliputi 1.282 surat mengenai masalah hukum, 281 surat terkait pertanahan dan reforma agraria, serta 108 surat berkaitan dengan pendidikan. "Aspirasi-aspirasi tersebut akan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait agar dapat ditindaklanjuti bersama para mitra kerjanya," tambah Puan. Di akhir penyampaian, Puan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam melakukan fungsi kontrol sosial, sehingga kekuasaan yang ada dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia juga mengingatkan seluruh anggota DPR untuk merespons dengan cepat isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. "DPR RI selalu terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk *otokritik* untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan amanat rakyat," tutupnya. ANTARA