JAKARTA –
**Borneonews - Windhoek**, Namibia telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin sandar kapal MV Kathrin yang membawa kargo militer, dengan tujuan akhir menuju Israel. Keputusan ini diambil berdasarkan laporan media lokal pada Rabu, mengindikasikan adanya pengangkutan bahan peledak berbahaya yang dikenal sebagai RDX hexogen. Inspektur Jenderal Kepolisian Namibia, Letnan Jenderal Joseph Shikongo, menegaskan bahwa tindakan tersebut diperlukan setelah pihak berwenang mendapati adanya dokumen yang disampaikan pada 24 Agustus. Dokumen itu mengungkapkan jenis kargo yang diangkut oleh kapal, mendorong respons cepat untuk mencegah masuknya kapal tersebut ke perairan Namibia. Dalam pernyataan resmi, kepolisian menyampaikan, "Dengan ini diberitahukan bahwa izin no. 21/2024 yang diberikan kepada kapal MV Kathrin tertanggal 13 Agustus telah dicabut dengan segera. Oleh karena itu, kapal tersebut secara tegas dilarang memasuki perairan Namibia sesuai dengan Keputusan Kabinet NO. 9th/04, 06.24/006." Kapal MV Kathrin sebelumnya dijadwalkan untuk bersandar di Pelabuhan Walvis Bay, Namibia pada 25 Agustus. Namun, investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kapal tersebut membawa 60 kontainer Tri-NitroToluene (TNT) dan delapan kontainer bahan peledak hexogen, yang berlayar dari Haiphong, Vietnam, menuju Koper, Slovenia. Andrew Kanime, CEO Namport, juga mengonfirmasi bahwa meskipun mereka telah menerima pemberitahuan untuk kapal MV Kathrin bersandar, dokumen pra-clearance yang diperlukan belum diterima oleh pihak pelabuhan. Herbert Jauch, ketua Economic Social Justice and Trust, memberikan pujian terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah Namibia. Ia mengkritik respon awal dari Namport yang dianggap kurang memiliki kejelasan moral. Jauch menegaskan bahwa sikap tegas Namibia terhadap konflik yang terjadi di Gaza merupakan contoh yang seharusnya diikuti oleh negara-negara lain. "Kita mengetahui dari sejarah perjuangan kemerdekaan kita sendiri betapa pentingnya dukungan internasional. Dan saat ini, dukungan tersebut sangat dibutuhkan. Sangat penting bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan dukungan penuh guna mengakhiri pembantaian dan genosida yang terjadi di Gaza serta memulai proses pemulihan hak-hak mereka," ungkap Jauch dengan penekanan. ANTARA