JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) menegaskan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan desa cerdas dan inovatif. Hal ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk sejalan dengan pembangunan kota cerdas (*smart city*) yang tengah berkembang di seluruh Indonesia. Ketua Umum PPI, Syahrir Ika, menyebutkan bahwa untuk memajukan Indonesia, pemerintah perlu fokus pada pengembangan *smart village*. Program desa cerdas sangat krusial dan harus berjalan seiring dengan pembangunan *smart city* di berbagai daerah di Indonesia. Ia juga memperingatkan bahwa jika hanya pusat kota yang mendapatkan perhatian, maka ketimpangan sosial berpotensi semakin melebar. Berdasarkan data terbaru, Indonesia memiliki sekitar 83.000 desa, namun hanya sekitar 2.000 desa yang telah mencapai status desa mandiri. Syahrir menekankan, “Dengan hanya 2,4 persen desa yang mandiri, jelas ada pekerjaan berat yang menanti pemerintah di bawah kabinet baru. Apabila separuh dari total desa di Indonesia dapat mandiri, tentu Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan.” Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar PPI, Siti Zuhro, mencermati bahwa pandangan masyarakat terhadap desa seringkali negatif dan terkesan inferior, dengan stigma sebagai daerah yang tertinggal, kumuh, dan terpencil. Namun, pandangan ini perlu diubah, karena sejatinya desa memiliki potensi luar biasa sebagai aset untuk pembangunan yang berkelanjutan. "Desa merupakan ujung tombak bagi pembangunan di tanah air," ujar Siti Zuhro. Pemerintah Indonesia telah menyadari peran vital desa dalam pembangunan melalui pengucuran Dana Desa sejak tahun 2015 hingga sekarang. Ia mencatat bahwa jumlah Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya, sebagai indikasi kepedulian negara. Namun, katanya, konsep pengelolaan dana ini perlu diperkaya dengan pendekatan multidimensional agar perbaikan yang berkesinambungan dapat terwujud. Dalam konteks ini, desa cerdas diharapkan dapat memunculkan beragam inovasi yang akan mendukung transisi ke desa inovatif. Meskipun saat ini desa pariwisata menjadi salah satu inovasi yang menonjol, Siti Zuhro menekankan bahwa desa memerlukan variasi inovasi yang lebih luas. Terdapat lima pilar penting yang menjadi dasar bagi desa inovatif agar masyarakatnya dapat maju. Pilar tersebut adalah *innovative governance*, *innovative society*, *innovative heritage*, *innovative economy*, dan *innovative environment*. Pilar-pilar ini merupakan hasil dari penerapan *smart governance*, *smart society*, *smart heritage*, *smart economy*, dan *smart environment*. Kunci keberhasilan dalam menegakkan pilar-pilar ini adalah adanya *smart people* dan *smart governance* yang mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi kekuatan desa. Praktisnya, Siti Zuhro menegaskan bahwa untuk mewujudkan desa inovatif, dukungan dan keterlibatan pimpinan daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota sangat diperlukan. "Tanpa peran aktif dari pemimpin daerah, susah untuk membangun desa inovatif karena masalah yang dihadapi desa mencakup banyak sektor yang ditangani oleh berbagai dinas. Selain itu, ego sektoral yang tinggi di Indonesia sering kali menjadi penghalang bagi upaya ini,” ujarnya. Ketua Dewan Pakar PPI, Bambang Subiyanto, juga menambahkan bahwa ide pengembangan desa inovatif seharusnya ditangkap oleh para calon pemimpin daerah yang akan berkompetisi dalam waktu dekat. “Pemerintahan berikutnya, di bawah kepemimpinan presiden terpilih, berkomitmen pada delapan cita-cita besar, yang dikenal sebagai Asta Cita. Poin keenam dari Asta Cita menekankan pembangunan dari desa untuk perbaikan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan desa inovatif sejalan dengan cita-cita ini, dan harus didukung oleh setiap pemimpin daerah yang terpilih,” pungkas Bambang. ANTARA