PALEMBANG –
**Borneonews - Palembang**, Instansi yang berfokus pada kehutanan dan perlindungan lingkungan, termasuk Balai Pengolahan Hutan (BPH), Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), BPDAS Musi, dan Perkumpulan Lingkar Hijau Sumatera Selatan, telah bersama-sama membangun kolaborasi dalam melaksanakan program *Folu Net Sink*. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di wilayah tersebut. Langkah awal dalam kerjasama ini dimulai dengan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang bertema "Membangun Sinergisitas dan Sinkronisasi Kebijakan Folu Net Sink di Sumatera Selatan dengan Kebijakan Nasional." Kegiatan ini berlangsung di Palembang pada hari Kamis. Dalam forum tersebut, Kepala Balai Pengolahan Hutan Wilayah V Sumsel-Babel, Posman Napitu, menyatakan bahwa implementasi program ini tidak dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang efisien antar semua instansi terkait. "Folu Net Sink adalah sebuah program di sektor kehutanan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi, selaras dengan target yang ditetapkan dalam *Enhance National Determinate Carbon* (ENDC)," kata Posman Napitu. Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 98/2021. Kebijakan tersebut berfokus pada Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi yang diatur secara nasional serta pengendalian emisi GRK dalam pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Dalam Pasal 3 Ayat (4) dari peraturan tersebut, tercantum bahwa pengurangan emisi GRK terutama didukung oleh sektor kehutanan yang berfungsi sebagai penyimpan karbon. Ini mencakup penerapan pendekatan yang dikenal sebagai *carbon net sink*, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui tindakan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Target tersebut mencakup kondisi di mana tingkat penyebaran karbon sudah lebih tinggi daripada tingkat emisi pada tahun 2030. Dokumen ENDC yang diajukan oleh pemerintah dalam rangka penurunan emisi pada COP 26 di Mesir pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 31 persen secara mandiri dan 43 persen dengan dukungan internasional atau dalam skenario normal. Diproyeksikan bahwa emisi karbon Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 2.869 juta ton ekuivalen karbon dioksida (MTon CO2e). Dengan adanya ENDC, pemerintah menargetkan pengurangan emisi karbon secara mandiri sebesar 31,89 persen dari proyeksi *business as usual*, sehingga target emisi akan menjadi 1.953 MTon CO2e pada tahun yang sama. Jika mendapat bantuan internasional, maka pengurangan emisi karbon bisa mencapai 43,2 persen, sehingga total emisi menjadi 1.632 MTon CO2e pada tahun 2030. Untuk mencapai target penurunan emisi GRK, instansi-instansi yang berada di bidang kehutanan dan lingkungan di Sumatera Selatan berpeluang memberikan kontribusi besar melalui pelaksanaan aksi kolaboratif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembentukan kelompok kerja menjadi salah satu langkah yang dipandang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Direktur Lingkar Hijau Sumsel, Anwar Sadat, juga menambahkan bahwa provinsi yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota ini merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang ditunjuk untuk menyusun rencana kerja detail atau sub-rencana kerja nasional. Sebagai upaya mendukung terlaksananya program *Folu Net Sink* di Sumatera Selatan, para aktivis lingkungan yang bernaung dalam Perkumpulan Lingkar Hijau berkomitmen untuk melakukan tindakan pada satu lanskap yang ada, khususnya dalam kawasan hidrologi gambut (KHG) yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin (Muba). Harapan mereka adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai model pengelolaan hutan dan lahan yang efektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Anwar Sadat menjelaskan bahwa untuk mencapai pengurangan emisi GRK di sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya (*FOLU*), terdapat empat strategi utama yang mencakup menghindari deforestasi, melakukan konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melindungi serta memulihkan lahan gambut, dan meningkatkan serapan karbon. Keempat strategi tersebut selanjutnya telah dirinci menjadi 15 kegiatan mitigasi, di mana tujuh di antaranya mencakup perhutanan sosial, konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan laju deforestasi lahan mineral, serta pengurangan laju deforestasi hutan lahan gambut dan mangrove. Selain itu, terdapat pula kegiatan untuk menanggulangi degradasi hutan lahan gambut dan mangrove, serta restorasi lahan gambut dan perbaikan tata air gambut, seperti yang dijelaskan oleh Anwar Sadat. ANTARA