MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya penerapan *economic blue* untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan serta ketahanan pangan di Indonesia. Pada saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beliau mengungkapkan bahwa program ini harus menjadi perhatian utama karena secara langsung berkaitan dengan masa depan Bangsa Indonesia. Di hadapan ratusan mahasiswa, Trenggono menjelaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan ditopang oleh tiga unsur utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ia menyoroti peran produk perikanan sebagai salah satu sumber protein yang sangat signifikan. Berdasarkan data perdagangan, produk perikanan dinilai memiliki kontribusi yang kuat dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Trenggono mengajak para mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi laut Indonesia. Ia menyarankan bahwa permasalahan pangan global saat ini bisa diatasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di lautan. Dalam menjelaskan visi dan langkah strategis KKP, Trenggono mencatat lima kebijakan utama yang harus diimplementasikan dalam *economic blue*, yang mencakup kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur dengan kuota, serta pengembangan budi daya yang berkelanjutan. Tindakan konkret lainnya yang ditekankan adalah pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Salah satu fokus adalah mengatasi masalah pencemaran sampah plastik di laut melalui program yang melibatkan partisipasi nelayan, seperti Bulan Cinta Laut (BCL). Lebih lanjut, Trenggono menegaskan bahwa laut menyediakan berbagai sumber daya yang tidak hanya berkhasiat bagi kesehatan, tetapi juga ramah lingkungan. Berdasarkan prediksi dari Skyquest (2023), diperkirakan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam penyediaan pangan akan terus meningkat. Pasar perikanan dunia diprediksi akan tumbuh dengan laju tahunan gabungan sebesar 6,52 persen, dari USD 269,3 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar pada tahun 2030. Seiring dengan harapan besar terhadap potensi laut sebagai penopang pangan nasional, Trenggono juga mengingatkan bahwa sektor ini menghadapi sejumlah tantangan. Aktivitas manusia, perubahan iklim, praktik penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), serta polusi akibat sampah plastik adalah beberapa isu yang harus dihadapi untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di tanah air. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa, menyampaikan bahwa antusiasme mahasiswa untuk mengikuti kuliah umum ini sangat tinggi. Secara total, terdapat 700 pendaftar, tetapi hanya 400 orang yang dapat ditampung di ruangan, sementara yang lainnya mengikuti melalui live streaming di YouTube. Menyikapi kebijakan *economic blue*, Jamaluddin mengungkapkan dukungannya karena sejalan dengan visi Unhas 2045 yang berfokus pada pengembangan berbasis maritim. Unhas siap bekerja sama dengan KKP dalam upaya mendukung kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan sains sangat penting untuk diterapkan guna mencapai hasil yang optimal dalam penangkapan ikan yang terukur. Setelah sesi kuliah umum, dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan benda muatan kapal tenggelam melalui pendataan, kajian, dan publikasi. ANTARA