SURABAYA –
**Borneonews - Bangkalan**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, yang terletak di Jawa Timur, telah resmi menerima pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, Lukman Hakim dan Moch Fauzan Jafar, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pasangan Lukman-Fauzan diusung oleh 12 partai politik yang tergabung dalam koalisi yang dikenal dengan nama "Bangkalan Berbagi". Ke-12 partai tersebut meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerindra, Golkar, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Buruh. Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Elmi Abbas, mengungkapkan bahwa pasangan Lukman-Fauzan merupakan pendaftar pertama yang datang sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal ini menunjukkan antusiasme pasangan calon dalam mengikuti ajang demokrasi tersebut. Sebelum menuju ke KPU, rombongan dari partai-partai pengusung bersama dengan calon pasangan tersebut melakukan pertemuan di kediaman Ketua Koordinator Partai Pengusung, Hasani Zubair. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kantor KPU Bangkalan, diiringi dengan pembacaan *shalawat* sebagai ungkapan spiritual dan semangat dalam proses ini. Lukman Hakim, yang merupakan bakal calon bupati, menyampaikan harapannya dalam sebuah keterangan pers. Ia berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi di Bangkalan dapat berjalan dengan baik, damai, dan penuh kedamaian. "Harapan besar kami adalah bekerja sama untuk membangun Bangkalan menjadi lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik," ungkap Lukman. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedepankan semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. ANTARA