JAKARTA –
**Borneonews - Washington**, Amerika Serikat (AS) secara tegas menolak usulan pemindahan massal warga Palestina yang berada di Tepi Barat. Penolakan ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengusulkan agar dilakukan "evakuasi sementara" terhadap warga sipil Palestina untuk memfasilitasi operasi militer. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara tanpa menyebutkan nama, menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan gagasan pemindahan massal tersebut. Namun, mereka mengakui bahwa perintah evakuasi pada tingkat lokal mungkin diperlukan dalam situasi tertentu agar kehidupan warga sipil dapat dilindungi selama operasi kontra-terorisme yang sensitif. Mengenai tindakan militer yang dilakukan oleh Israel di daerah pendudukan, juru bicara itu juga menyatakan bahwa Amerika Serikat memahami kebutuhan keamanan Israel yang sangat mendesak, termasuk dalam upaya melawan aktivitas teror di Tepi Barat. Sementara itu, AS terus menunjukkan kepedulian terkait stabilitas wilayah tersebut. Mereka mendesak Israel untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hidup warga sipil, sebagaimana mereka juga menyerukan tindakan serupa di Jalur Gaza. Saat ini, militer Israel tengah melaksanakan salah satu operasi militer terbesar di Tepi Barat dalam dua dekade terakhir. Operasi ini mencakup penggerebekan, serangan udara, serta penghancuran infrastruktur, termasuk jalan dan bangunan di kota Jenin serta di kamp pengungsi Tulkarem dan Tubas yang terletak di wilayah utara. Sejak dimulainya serangan pada malam Selasa, sebanyak 10 warga Palestina dilaporkan tewas. Keadaan di Tepi Barat yang diduduki saat ini semakin memprihatinkan, dengan peningkatan frekuensi penggerebekan militer Israel yang sering kali berujung pada jumlah korban jiwa yang tinggi. Laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan bahwa jumlah total korban jiwa di Tepi Barat telah mencapai 662 sejak 7 Oktober tahun lalu, dengan hampir 5.400 orang lainnya mengalami luka-luka. Seorang aktivis Palestina, Suleiman al-Zuheiri, mengungkapkan bahwa penduduk kamp pengungsi Nour Shams hanya diberikan waktu empat jam untuk meninggalkan tempat tinggal mereka pada Rabu lalu. Al-Zuheiri juga menyebutkan bahwa tentara Israel mendirikan beberapa pos pemeriksaan militer di pintu masuk kamp pengungsi, yang hanya memperbolehkan penduduk untuk meninggalkan daerah tersebut melalui titik keluar yang telah ditentukan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa buldoser militer Israel menghancurkan infrastruktur di kamp pengungsi Tulkarem dan Nour Shams, didukung oleh operasi drone yang terlihat di udara. Dalam konteks ini, asisten Menteri Luar Negeri Palestina, Ahmed al-Deek, menegaskan bahwa Israel sedang mengadopsi taktik serupa dengan yang mereka lakukan terhadap warga Gaza. Taktik tersebut, menurutnya, bertujuan menciptakan kondisi yang memaksa penduduk untuk pergi dari wilayah tersebut. Di sisi lain, Mahkamah Internasional telah membuat putusan penting pada 19 Juli, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah ilegal. Mereka juga mendesak agar semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dievakuasi. ANTARA