PALU –
**Borneonews - Palu**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) meningkatkan upaya kolaborasi untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong sinergi yang lebih baik antara pemangku kepentingan di berbagai bidang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, menekankan pentingnya Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) dalam menciptakan kerja sama di sektor perikanan. Komite ini melibatkan unsur-unsur penting seperti pemerintah, nelayan, industri perikanan, serta organisasi masyarakat sipil. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan KPBP yang diadakan di Palu. Dalam penjelasannya, Novalina menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan komite ini adalah untuk membangun pemahaman yang sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, para akademisi, asosiasi perikanan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pendekatan pengelolaan bersama ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan daerah. "Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanage potensi konflik antara pemangku kepentingan, sehingga dapat mencegah atau menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan," ungkapnya. Kepercayaan serta dukungan dari semua pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang diambil sangatlah krusial. Novalina menggarisbawahi perlunya berbagi informasi, pengetahuan, serta pengalaman guna meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi demi menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan, terutama di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, Wakil Ketua USAID Bersama Kelola Perikanan Ber-IKAN, Saut Tampubolon, menekankan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan perikanan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan. Ia menyatakan bahwa pendekatan pengelolaan perikanan perlu memperhatikan faktor-faktor penting seperti kualitas, keanekaragaman hayati, dan jumlah ikan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Hal ini juga berkaitan erat dengan isu keamanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Saut Tampubolon berharap forum tersebut akan menjadi wadah kolaboratif untuk mencapai pengelolaan perikanan yang lebih baik, serta menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan, ekologi, dan sosial-ekonomi yang saling terkait. ANTARA