JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Uni Eropa menegaskan penolakannya terhadap legitimasi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Borrell menyatakan, "Kami tidak dapat mengakui legitimasi Maduro sebagai presiden yang terpilih. Dia akan tetap diakui sebagai presiden de facto, namun kami menolak legitimasi demokrasinya karena hasil pemilihan yang tidak bisa diverifikasi." Pemilihan presiden di Venezuela dilaksanakan pada 28 Juli 2024. Pasca pemilihan, Dewan Pemilihan Nasional Venezuela mengumumkan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025 hingga 2031. Namun, situasi di negara itu tidak berjalan mulus. Pada 29 Juli, berbagai protes meletus di Venezuela dengan bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa lebih dari 2.000 orang ditahan selama kerusuhan yang terjadi satu hari setelah pemungutan suara. Situasi menjadi semakin tegang, meskipun pemerintah akhirnya berhasil meredakan kerusuhan yang terjadi di jalanan. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menangani isu luar negeri mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mengklaim bahwa pemimpin oposisi, Edmundo Gonzalez, seharusnya diakui sebagai pemenang dalam pemilihan presiden Venezuela. Selain itu, para anggota parlemen tersebut menegaskan akan meminta pertanggungjawaban Maduro jika ia memilih untuk tidak menyerahkan kekuasaan yang dijabatnya. Dalam respon terhadap situasi ini, Moskow menyatakan bahwa pihak oposisi di Venezuela seharusnya menerima kekalahan dalam pemilihan tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengingatkan bahwa negara-negara luar harus berhati-hati dan tidak mendukung upaya untuk mendestabilisasi situasi di dalam Venezuela. ANTARA