JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat politik Ramdansyah, yang juga merupakan pendiri Rumah Demokrasi, mengungkapkan bahwa kegagalan Anies Baswedan dalam maju sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 disebabkan oleh mentalitas yang dipegang oleh partai politik di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa saat ini, partai-partai bersama-sama membentuk koalisi melalui suatu kompromi yang bersifat *tactical coalition* untuk memastikan dukungan bagi kader-kader mereka dalam memperoleh posisi strategis di kabinet pemerintah yang akan datang. Dalam penjelasannya, Ramdansyah menyatakan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, yang kini dikenal sebagai KIM Plus, menjadi lebih diutamakan dibandingkan dengan mengusung Anies Baswedan, yang dianggap mewakili oposisi. Menurutnya, posisi menteri setelah pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 lebih memiliki kepastian dibandingkan dengan mendorong Anies dalam Pilkada 2024. Meskipun survei yang dilakukan oleh SMRC pada bulan Agustus 2024 menunjukkan keunggulan Anies, ketidakpastian masih menggelayuti peluangnya untuk menang, terlebih tanpa dukungan dari partai. Ia menambahkan bahwa memilih untuk mendukung Anies Baswedan akan berisiko menjauhkan keberadaan partai-partai koalisi yang bergabung dalam KIM Plus dari kekuasaan. Selain isu-isu tersebut, ideologi partai juga berperan signifikan. Misalnya, PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri secara tegas menekankan bahwa calon yang diusung harus berasal dari kader partai. Hal ini menjadi penghalang bagi Anies untuk menjalin kerjasama dengan PDIP. Megawati berusaha menunjukkan bahwa partai politik adalah sarana yang tepat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di semua level pemilihan umum. Ramdansyah mengungkapkan bahwa Anies Baswedan mencerminkan oposisi secara personal, sementara PDI Perjuangan menjadi simbol kelembagaan oposisi setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024. Terdapat peluang, katanya, bahwa Anies dan PDIP dapat menemukan titik temu, meskipun keduanya berada di posisi berlawanan. Namun, ia juga menggarisbawahi eksistensi pertanyaan mendasar di antara Anies dan PDIP. Tampaknya Anies masih ingin menjaga posisinya di luar partai politik, sedangkan PDIP tidak mendukung pandangan tersebut. Masalah lainnya adalah adanya pernyataan dari sejumlah petinggi PKS yang menunjukkan ketidakinginan Anies untuk menjadi kader partai mana pun. Menurut Ramdansyah, keputusan Anies agar tidak terafiliasi dengan partai politik mungkin telah menjadi prinsip yang sulit untuk diubah, mungkin karena masih adanya persepsi publik yang negatif terhadap partai-partai. Ramdansyah menegaskan bahwa jika Anies bersedia untuk menjadi kader partai, mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Pilkada 2024. Oleh karena itu, menurutnya, perbaikan partai politik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda ke depan. Ia juga mencatat bahwa publik masih berharap Anies akan bergabung dengan sebuah partai politik menjelang pemilihan kali ini. Momentum Pilkada 2024, menurutnya, merupakan waktu yang paling tepat untuk mengambil keputusan tersebut. "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan legislasi politik di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa kebijakan Pilkada langsung bisa dihentikan dalam beberapa tahun ke depan. Adanya keserentakan dalam pemilu secara nasional dapat menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pemilihan langsung, terutama jika kemudian dianggap sebagai *business as usual*," pungkasnya. ANTARA