JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan harapannya agar Komite pelaksana Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 mengenai Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalis Berkualitas atau yang dikenal sebagai *Publisher Rights* dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tingkat transparansi yang tinggi. Dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Nezar menekankan pentingnya sikap profesionalisme dan transparansi dalam operasi komite sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Peraturan Presiden tersebut. Ia menilai pembentukan komite ini merupakan langkah signifikan dalam menciptakan ekosistem jurnalisme yang lebih adil dan sehat di Indonesia. Dewan Pers telah menetapkan 11 nama sebagai anggota komite pelaksana untuk Perpres terkait. Nezar memberi penilaian positif terhadap proses pemilihan anggota yang dinilai telah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan menunjukkan independensi. Anggota komite mewakili spektrum yang beragam, mencakup unsur dari Dewan Pers dan perwakilan masyarakat yang dipilih oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perpres Publisher Rights muncul sebagai respons terhadap keprihatinan yang dirasakan oleh industri media di tanah air terkait disrupsi teknologi yang telah secara drastis mengubah ekosistem media. Dengan dominasi *platform digital*, media arus utama mengalami kehilangan kendali terhadap audiens mereka, yang kini didominasi oleh platform-platform tersebut. Akibatnya, industri media mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan iklan, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan secara keseluruhan. Banyak media terpaksa menutup usaha atau mengurangi operasional mereka. Dalam konteks ini, Nezar menjelaskan bahwa intervensi negara melalui Perpres bertujuan untuk menciptakan kesetaraan yang lebih baik dalam hubungan bisnis antara perusahaan media dengan *platform digital*. Misi utama dari Perpres ini adalah untuk menjamin bahwa *platform digital* dapat memberikan dukungan bagi keberlanjutan media serta mempromosikan praktik jurnalisme yang berkualitas. Nezar menyatakan bahwa industri media saat ini berada pada titik kritis akibat disrupsi teknologi, di mana setiap orang dapat memproduksi dan menyebarluaskan berita. Hal ini menciptakan kekacauan dalam informasi yang beredar. Dengan dibentuknya komite ini, Nezar berharap mereka dapat bekerja dengan tingkat profesionalisme dan transparansi yang tinggi, termasuk dalam menyusun standar operasional prosedur (*SOP*) yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Di samping itu, kolaborasi yang sehat antara perusahaan media dengan *platform digital* diharapkan mampu menciptakan lapangan bermain yang setara dalam industri media, sehingga pada akhirnya mendukung keberlangsungan dan eksistensi jurnalisme berkualitas. Ia menambahkan, keberadaan komite independen ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis di sektor pers nasional dan memastikan kelangsungan jurnalisme yang berkualitas. Dewan Pers telah menugaskan 11 anggota komite pelaksana, di mana lima di antaranya merupakan unsur Dewan Pers, lima orang perwakilan dari ahli, dan satu orang dari unsur pemerintah, yaitu perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nama-nama anggota komite terdiri dari Alexander Carolus Suban, Fransiskus Surdiarsis, Herik Kurniawan, Sasmito, dan Dr. Suprato yang merupakan unsur Dewan Pers. Sementara itu, dari kalangan pakar diisi oleh Ambang Priyonggo MA, Damar Juniarto, Dr. Guntur Syahputra Saragih, Indriaswati Dyah Saptaningrum, dan Kristiono Setyadi. Dari unsur pemerintah, Mediodecci Lustarini ditunjuk sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. ANTARA