JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketidakpastian yang melanda pasar keuangan global, meningkatnya inflasi, serta ketegangan geopolitik yang terjadi, semakin mendorong nilai dolar AS untuk terus naik. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas nilai tukar mata uang lokal, termasuk rupiah, yang terganggu akibat fluktuasi tersebut. Dalam transaksinya, baik bilateral maupun internasional dengan negara-negara mitra, penggunaan dolar AS sebagai alat pembayaran akan menambah biaya. Pasalnya, pelaku pasar diharuskan untuk mengonversi mata uang lokal mereka menjadi dolar AS sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan beralih ke sistem pembayaran yang menggunakan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal pada transaksi lintas batas dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan sekaligus mengurangi biaya konversi. Dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, diharapkan pasar keuangan domestik dapat diperkuat, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Transaksi menggunakan mata uang lokal dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara mitra dikenal dengan istilah *Local Currency Transaction* (LCT). Implementasi LCT diharapkan dapat menghadirkan dampak positif terhadap kegiatan ekspor, impor, investasi, serta transaksi pembayaran lintas batas. Contohnya, melalui penggunaan QR *cross border*, LCT juga dapat memfasilitasi transaksi perdagangan surat berharga di masa mendatang. Percepatan penerapan LCT sangat penting untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara mitra strategis. Dengan ini, diharapkan arus perdagangan, investasi, serta berbagai kegiatan ekonomi antarnegara dapat semakin intensif dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Mengikuti upaya ini, Pemerintah Indonesia bergerak untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menekankan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dengan negara mitra. Sebagai langkah konkret, Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT dibentuk pada 5 September 2023 untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Satgas Nasional LCT memiliki tugas untuk mempromosikan dan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas perdagangan dan keuangan internasional. Berbagai pihak terlibat dalam inisiatif ini, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga terkait lainnya. Pada 29 Agustus 2024, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) memperkuat komitmen Satgas dalam meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam berbagai transaksi. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam mendorong realisasi LCT serta menyusun program kerja yang saling bersinergi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan bahwa inisiatif LCT mulai menunjukkan hasil positif, terlihat dari meningkatnya nilai dan jumlah transaksi serta pengguna. Dengan berkembangnya LCT, diharapkan dampak positif juga dapat dinikmati oleh perekonomian nasional. Upaya untuk memperluas implementasi LCT terus dilakukan dengan beberapa negara mitra. Saat ini, kerja sama LCT telah berjalan dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Sejak awal pelaksanaan program ini pada tahun 2018, transaksi LCT pada semester I-2024 tercatat mencapai 4,7 miliar dolar AS dan diperkirakan akan meningkat 1,5 kali lipat dari total transaksi tahun sebelumnya yang mencapai 6,29 miliar dolar AS. Ke depan, diharapkan pencapaian implementasi LCT terus meningkat, tidak hanya dengan negara yang sudah ada, tetapi juga dengan negara-negara mitra baru seperti Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab. Dalam upaya ini, kolaborasi antar anggota Satgas Nasional LCT terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pelaku usaha agar semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal. Koordinasi juga dilakukan dalam sektor perbankan dan keuangan untuk memperluas penggunaan LCT dalam transaksi antar negara, diharapkan langkah-langkah ini mendukung diversifikasi mata uang dan memperkuat stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi. **Interkoneksi lintas batas** Dalam meningkatkan interkoneksi antar negara dan implementasi LCT, Bank Indonesia memperkuat pengembangan sistem pembayaran lintas batas yang tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa kebijakan ini akan diwujudkan melalui memperluas cakupan kerja sama *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) antarnegara dan mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk terhubung dengan negara lain. Saat ini, kerja sama QRIS telah mencakup beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, dan akan terus diperluas ke negara-negara lain. Sejumlah negara yang berpotensi menjalin kerja sama QRIS antarnegara yang besar termasuk Jepang, Uni Emirat Arab, India, dan Korea Selatan. Bank Indonesia berusaha mengembangkan konektivitas pembayaran antar negara melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran. Hal ini dapat dilakukan melalui model konektivitas bilateral maupun multilateral, di mana Bank Indonesia tengah mendorong interkoneksi BI-FAST secara multilateral bersama Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India. Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan Project Nexus, yang bertujuan untuk menghasilkan peta jalan interkoneksi multilateral di kawasan ASEAN, khususnya dalam remitansi. Proyek ini kini memasuki fase keempat dengan target pembentukan Nexus Scheme Organization (NSO) dan Indonesia berperan sebagai pengamat khusus. Dalam konteks ini, interkoneksi RTGS juga sedang dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan di masa depan, yang juga menjadi agenda G20. Kerja sama QRIS antar negara akan dibangun dengan model interkoneksi bilateral dalam skema LCT, yang memberikan arah pada penggunaan mata uang lokal untuk menyelesaikan transaksi. Harapannya, semua pihak dapat mempercepat penerapan kebijakan strategis guna mendorong penggunaan mata uang lokal. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. ANTARA