PONTIANAK –
**Borneonews - Kapuas Hulu**, Realisasi belanja negara di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hingga bulan Juli 2024 mencapai angka Rp1,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,64 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2,036 triliun yang ditetapkan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Sri Winarno, mengungkapkan bahwa realisasi ini mencakup alokasi belanja dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk Satuan Kerja (Satker) kementerian dan lembaga, serta dana yang dialokasikan untuk transfer daerah di Kapuas Hulu. Dalam penyampaikan informasi kepada media, Winarno menekankan bahwa dari total belanja pusat, mencapai Rp192,18 miliar yang merupakan 50,69 persen dari pagu Rp379,15 miliar. Sementara itu, realisasi untuk transfer ke daerah tercatat sebesar Rp920,79 miliar atau 55,54 persen dari total pagu sebesar Rp1.657,76 miliar. Menyinggung lebih lanjut tentang komposisi belanja, Winarno menyatakan bahwa belanja pegawai mencapai 68,32 persen dari keseluruhan belanja yang ada. Belanja barang menyusul di angka 51,60 persen, dan belanja modal baru terserap sebesar 28,76 persen. Dia juga mencatat bahwa rata-rata realisasi kementerian dan lembaga saat ini masih berada di angka 50,69 persen, yang mana angka ini masih di bawah target rata-rata triwulan III yang seharusnya mencapai 71,67 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa Satker yang baru saja mendapatkan tambahan atau revisi blokir pagu pada tengah tahun ini, sehingga realisasinya belum optimal. Di sisi lain, Sri Winarno juga memberikan keterangan mengenai progres kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu. Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah sampai dengan Juli 2024 mencapai Rp983,17 miliar atau 53,25 persen. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya tercatat sebesar Rp847,58 miliar atau 48,7 persen. Selanjutnya, untuk realisasi belanja daerah, nilainya mencapai Rp840,54 miliar atau 45,51 persen. Persentase ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, yang hanya mencapai 41,32 persen. Meskipun demikian, Winarno menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan realisasi belanja APBN yang mencapai 54,64 persen, belanja daerah dari APBD di Kabupaten Kapuas Hulu masih tergolong lebih rendah. Winarno berharap agar pemanfaatan anggaran negara di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih efektif. Hal ini diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan yang ada, tetapi juga dapat mendatangkan manfaat signifikan bagi kemajuan daerah. ANTARA