MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah meluncurkan inisiatif pembentukan kelurahan pelopor demokrasi. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Muslih Syuaib, salah satu komisioner KPU Kota Mataram, menjelaskan bahwa pembuatan kelurahan pelopor demokrasi tersebut merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh KPU Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung desa atau kelurahan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks Mataram, Kelurahan Bintaro di Kecamatan Ampenan telah ditetapkan sebagai lokasi pertama pelaksanaan program ini. Pemilihan Bintaro bukan tanpa alasan, pasalnya dalam pemilihan umum pada tahun 2019, kelurahan ini mencatatkan tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 53 persen. Angka tersebut menempatkan Bintaro sebagai kelurahan dengan partisipasi pemilih terendah dibandingkan dengan 50 kelurahan lainnya di Kota Mataram. Muslih menambahkan bahwa kelurahan-kelurahan lain di Mataram, rata-rata mencapai partisipasi lebih dari 60 persen. Oleh karena itu, KPU merasa perlu menerapkan program pelopor demokrasi di Bintaro untuk membantu meningkatkan angka partisipasi pemilih di wilayah tersebut, dengan pelaksanaan program yang direncanakan mulai September 2024. Dalam implementasinya, KPU akan membentuk sekelompok kader demokrasi yang terdiri dari sekitar 50 hingga 60 orang, sebagai perwakilan komunitas di Kelurahan Bintaro. Kader tersebut akan berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, serta perwakilan dari penyandang disabilitas dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Mereka akan mendapatkan edukasi mengenai politik agar dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan mendatang," ungkap Muslih. Program kelurahan pelopor demokrasi ini diharapkan dapat memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang prinsip-prinsip demokrasi serta lebih meningkatkan partisipasi pemilih. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat dilanjutkan ke dalam konteks keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil. Muslih menjelaskan bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama cenderung lebih membangun kepercayaan dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Program ini direncanakan berlangsung hingga menjelang hari pemungutan suara di bulan November 2024, dengan fokus utama pada peningkatan partisipasi pemilih. "Kami berharap, dengan adanya program kelurahan pelopor demokrasi ini, ada peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya di Kelurahan Bintaro, namun juga di kelurahan-kelurahan lainnya," pungkasnya. Selanjutnya, Muslih mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2019 di Bintaro adalah sebagian besar warga yang bekerja sebagai nelayan sering kali tidak dapat memberikan suara karena masih berada di tengah laut saat waktu pemungutan suara berlangsung. "Oleh karena itu, kami akan berupaya agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilih mereka sebelum mereka melaut, atau kembali ke darat sebelum penutupan waktu pencoblosan," tutup Muslih. ANTARA