BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menggelar rapat koordinasi (Rakor) membahas permasalahan pertanian dan Perluasan Areal Tanam (PAT) pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Bertempat di ruang Rapat Bupati Kapuas, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kantor Staf Presiden Nomor: B-68/KSP/D.3/08/2024, tertanggal 19 Agustus 2024 tentang verifikasi lapangan dan Rakor terkait PAT.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekda , Septedy, didampingi oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Edy Priyono.
Turut hadir Kepala DPUPRPKP Kabupaten Kapuas, Yan Hendri Ale, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam rapat ini, beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau dibahas secara mendalam.
Salah satu permasalahan yang diangkat adalah perbedaan pemahaman mengenai PAT dan luas tanam reguler yang berakibat pada rendahnya tingkat pelaporan PAT.
Selain itu, keterlambatan hasil Survey Investigasi Desain (SID) yang mencakup desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bulan April hingga Juli, disebabkan oleh belum adanya surat persetujuan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II untuk normalisasi dan penggunaan saluran irigasi sekunder bagi jembatan usaha tani.
Permasalahan lain yang diangkat adalah keterbatasan ketersediaan benih yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Saat ini, benih varietas lokal masih menjadi prioritas meskipun dibutuhkan benih varietas genjah atau super genjah untuk meningkatkan perluasan areal tanam (PAT). Namun, benih tersebut belum tersedia dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP).
Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, menjelaskan bahwa pengembangan padi gogo juga menghadapi kendala serupa, yaitu keterbatasan ketersediaan benih. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pengiriman pompa dari titik bagi (Dinas Pertanian Kabupaten) ke lokasi pertanian juga berdampak pada keterlambatan pengolahan tanah di daerah yang kekurangan air.
"Kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester dan traktor roda dua dan empat sangat diperlukan untuk mempercepat proses panen dan tanam," kata Edy Priyono.
--page
Sementara, Sekda Kapuas, Septedy, menyampaikan bahwa hasil dari rapat ini adalah perlunya peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) tanaman pangan, terutama padi.
"Berbagai kegiatan optimalisasi lahan ini, seperti Survey Investigasi Desain, pembangunan dan rehabilitasi tanggul, pintu air, saluran irigasi, dan drainase, serta pengadaan pompa air dan pipa/gorong-gorong, sangat penting untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan lebih baik ke depannya," jelas Septedy. (DODI/R)
