JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wacana tentang pemberian subsidi untuk tiket kereta rel listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk wilayah Jabodetabek telah menarik perhatian banyak pihak. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengemukakan bahwa meskipun ide ini memiliki niat baik, implementasinya tidak dapat segera terlaksana. Djoko menjelaskan bahwa saat ini armada KRL yang tersedia masih belum optimal untuk menerapkan sistem diskriminasi harga tiket berdasarkan kemampuan pengguna. Menurutnya, pembedaan ini akan efektif hanya setelah armada berada dalam kondisi yang layak dan siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah bersifat proaktif dalam melakukan persiapan agar memiliki tanggung jawab yang jelas nantinya. Selain itu, Djoko menyebutkan bahwa kajian terkait subsidi KRL telah dilakukan sejak tahun 2018 dan menyarankan agar subsidi tiket tidak diberikan setiap hari, melainkan hanya pada hari kerja. Pada akhir pekan, seperti hari Sabtu dan Minggu, ia berpendapat sebaiknya tarif yang berlaku adalah tarif normal, yang dapat menghemat anggaran secara signifikan. Djoko mengestimasi bahwa penghematan hingga sepertiga dari total anggaran subsidi yang mencapai Rp1,6 triliun dapat dilakukan. Lebih jauh, Djoko mengungkapkan bahwa dana yang tidak digunakan untuk subsidi tiket KRL seharusnya dapat dialokasikan untuk program lain yang lebih memerlukan. Ia berpendapat bahwa berbagai daerah di Indonesia, terutama yang kaya akan produktivitas mineral seperti Morowali dan Halmahera, sering kali diabaikan dari bantuan subsidi, sementara Jabodetabek sudah mendapatkan cukup dukungan dan perhatian. Djoko menegaskan bahwa walaupun subsidi berbasis NIK bermanfaat, masyarakat yang mampu tetap harus bersikap jujur tentang kondisi ekonomi mereka. Ia menyoroti pentingnya adanya aturan dan sanksi yang tegas agar tidak ada penyalahgunaan data NIK untuk memperoleh subsidi yang tidak layak. Menurutnya, NIK seharusnya menjadi alat untuk memverifikasi identitas dan latar belakang pekerjaan setiap individu. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Jabodetabek masih dalam ranah wacana dan tidak ada keputusan final. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan studi untuk memastikan semua angkutan umum bersubsidi dapat digunakan oleh orang-orang yang memang berhak. Dengan begitu, setiap opsi yang ada masih dalam tahap pengkajian dan belum ada keputusan yang pasti. Djoko berharap agar semua pihak dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan penggunaan subsidi ini agar benar-benar mengenai sasaran yang memerlukan. ANTARA