JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Manajer riset dan program di The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono, mengingatkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat membentuk kabinet yang efektif dan efisien. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal. Arfianto menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa perlu menambah jumlah kementerian dan lembaga yang ada. Dalam hal ini, dia mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk melanjutkan program penyederhanaan birokrasi di kedua tingkat, baik pusat maupun daerah. Lebih lanjut, dia mengajak Kementerian PANRB untuk tetap melaksanakan proses seleksi aparatur dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penekanan pada transparansi dan akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam birokrasi memiliki integritas yang tinggi. Arfianto juga menegaskan bahwa menjaga netralitas birokrasi adalah suatu hal yang krusial agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi politik praktis. Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami masyarakat, mengingat pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi agenda yang akan datang. Dia mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian PANRB, serta Kementerian Dalam Negeri meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas di kalangan aparatur birokrasi, baik pada pemilu maupun pilkada. Ini bertujuan agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan adil dan berkualitas. Dalam konteks pembentukan kabinet, Arfianto menyarankan Prabowo untuk menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerjasama ini diperlukan untuk memperoleh informasi lengkap tentang rekam jejak para calon menterinya. Dia menegaskan bahwa kabinet yang dibentuk harus terdiri dari individu-individu yang memiliki catatan bersih dan kredibilitas yang kuat. Keberanian untuk melakukan reformasi birokrasi yang telah terpinggirkan oleh budaya korupsi juga merupakan kriteria penting dalam menentukan siapa yang layak mengisi posisi di kabinet tersebut. ANTARA