JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada rapat yang membahas rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut. Rencana ini ditargetkan akan mulai diberlakukan pada tahun 2025. "Informasi mengenai hal itu belum saya ketahui, karena belum ada rapat yang membahasnya," ungkap Presiden saat memberikan keterangan setelah meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, pada hari Jumat. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kepastian apakah rencana tarif KRL berbasis NIK akan diadakan rapat untuk membahasnya, Presiden menambahkan bahwa dirinya juga belum mendapatkan informasi terkait kondisi di lapangan yang menjadi dasar pengembangan rencana tersebut. "Saya belum tahu, saya belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai situasi lapangan saat ini," kata Joko Widodo. Sebelumnya, pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyatakan bahwa pelaksanaan tarif subsidi KRL Jabodetabek yang berbasis NIK sangat bergantung pada hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, serta tindak lanjut dari berbagai pihak berkepentingan. Adita memberikan pernyataan ini sebagai respons terhadap pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan rencana tarif subsidi KRL yang dilaksanakan pada 2025. "Kita perlu menunggu dan melihat bagaimana hasil pembahasan yang akan dilakukan, termasuk melakukan konsultasi publik dan mendengarkan dinamika serta respons dari berbagai *stakeholder*," ujarnya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, pada hari Kamis. Lebih jauh, Adita menyatakan bahwa gagasan untuk menerapkan tarif subsidi KRL berbasis NIK sebenarnya telah muncul sejak tahun 2023. Rencana ini muncul dengan tujuan agar subsidi angkutan umum bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Belakangan ini, wacana mengenai penggunaan NIK sebagai dasar tarif subsidi KRL menjadi topik hangat di media sosial. Perbincangan ini dipicu oleh berita yang mencantumkan data dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas. Dalam dokumen tersebut, tercantum anggaran untuk subsidi operasional publik (PSO) kereta api sebesar Rp4,79 triliun, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas serta inovasi pelayanan kelas ekonomi di angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Beberapa langkah perbaikan dijadwalkan akan dilakukan, salah satunya adalah dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun mendatang. ANTARA