DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan pendapatan, guna menutupi defisit yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Langkah ini dianggap penting melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sumber pendapatan. Koordinator Pembahas Raperda Perubahan APBD Semesta Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dari DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, menyatakan bahwa dewan mendesak Pemprov Bali untuk memfokuskan usaha meningkatkan penerimaan pendapatan dalam empat bulan mendatang. Menurutnya, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada suatu forum yang dinamakan Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali, dilakukan pembahasan yang dinamis dan konstruktif mengenai perubahan struktur pendapatan serta belanja daerah. Hasilnya, pendapatan daerah yang sebelumnya diestimasikan sebesar Rp6,84 triliun mengalami penambahan sebesar Rp22,9 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp6,86 triliun. Di sisi lain, alokasi belanja daerah juga mengalami kenaikan. Awalnya terencana sebesar Rp7,77 triliun, sekarang ditingkatkan menjadi Rp7,79 triliun setelah ada peningkatan sebesar Rp19,7 miliar. Meskipun demikian, defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp929,5 miliar, kini turun menjadi Rp926,3 miliar setelah mengurangi Rp3,20 miliar. DPRD Bali turut merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan penerimaan dari wisatawan asing. Gede Kusuma Putra mengingatkan pentingnya kelanjutan pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, DPRD Bali mengimbau semua pihak, termasuk masyarakat, agar menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Mereka menekankan bahwa stabilitas dan keamanan Bali perlu dipertahankan, terutama dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Dalam konteks ini, Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa perubahan APBD untuk tahun anggaran 2024 wajib disusun dan ditetapkan mengingat dinamika dalam pengelolaan anggaran. Ia menyoroti urgensi untuk mengalokasikan kembali belanja yang belum terealisasi pada tahun 2023 akibat keterbatasan keuangan. Mahendra Jaya juga menyampaikan bahwa alokasi belanja akan diprioritaskan untuk mengakomodasi program serta kegiatan yang diajukan oleh DPRD Bali. Setelah disetujuinya Raperda ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan proses yang diperlukan. Dia berharap bahwa proses evaluasi dan fasilitasi Raperda ini akan berjalan lancer dan tanpa hambatan, sehingga bisa segera disahkan dan direalisasikan mulai pertengahan September 2024. Pada rapat paripurna yang diselenggarakan, juga disetujui Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak di Provinsi Bali. ANTARA