JAKARTA –
**Borneonews - Yogyakarta**, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengharapkan agar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta mampu menghasilkan lulusan dengan integritas tinggi dalam bidang pengukuran tanah. Harapan ini disampaikan dalam konteks upaya mencegah adanya praktik mafia tanah yang kian marak di Indonesia. Dalam acara Simposium Nasional Sinergi KAPTI-Agraria, Junimart mengungkapkan bahwa jumlah juru ukur di Kantor Pertanahan saat ini sangat minim dan banyak di antaranya yang tidak memiliki kompetensi. Ia menjelaskan, "Juru ukur di seluruh Kantor Pertanahan sangat kurang, banyak di antara mereka yang bekerja di sana tanpa keahlian serta tidak memiliki integritas." Kondisi ini, menurut Junimart, membuka celah bagi praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat serta mengaburkan kepastian hukum. Ia menekankan pentingnya integritas dalam profesi juru ukur tanah sebagai langkah pencegahan terhadap mafia tanah yang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Ia juga menyoroti bahwa pengukuran tanah sering kali dilakukan berdasarkan permintaan pihak tertentu. Hal ini menyebabkan pengukuran yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Permintaan pengukuran bisa menyebabkan juru ukur beroperasi tidak sesuai dengan kenyataan, membuat pengukuran yang seharusnya lurus menjadi belok," ujarnya menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengukuran. Di samping itu, Junimart juga mencermati masalah warkah atau dokumen tanah yang sering kali dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari praktik tersebut, pemilik tanah yang sah sering kali mengalami kesulitan ketika ingin mengajukan bentuk agunan di lembaga perbankan. Dia berharap agar STPN Yogyakarta, yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dapat mencetak tenaga pengukur tanah yang berkualitas. Ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem pertanahan serta memberantas mafia tanah. "Perhatian serius harus diberikan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat," imbuhnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Suyus Windayana, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung STPN Yogyakarta dalam menghasilkan lulusan yang berintegritas. Ia menjelaskan, "Kita tidak hanya melahirkan lulusan juru ukur, tetapi juga program studi lain seperti hukum pertanahan dan analisis alat bukti." Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha mengatasi mafia tanah hingga tuntas. "Kami akan melakukan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah sampai keakar-akarnya. Ini bukan sekadar jargon," ucapnya dengan tegas. Menteri ATR juga menyampaikan bahwa negara harus hadir untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau profesi. Ia menegaskan bahwa tidak ada masyarakat seharusnya merasa tidak nyaman atau waswas karena takut akan kehilangan tempat tinggalnya, sementara para mafia tanah justru bertindak semena-mena. ANTARA