SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dorongan kepada perempuan, termasuk ibu rumah tangga, untuk menggunakan fitur pinjaman dengan bijak melalui produk *beli sekarang bayar nanti* atau *buy now pay later* (BNPL). Ini bertujuan agar pemanfaatan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menekankan bahwa berbagai produk jasa keuangan seharusnya dapat mendukung kesejahteraan keluarga. "Ketika menggunakan jasa keuangan yang legal, mereka harus lebih bijak. Hal ini penting agar tujuan utama pemanfaatan produk tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujar Friderica dalam acara bertajuk Perempuan Pejuang Ekonomi Keluarga di Surabaya, Jawa Timur. Friderica memberikan beberapa langkah bijaksana yang dapat diambil oleh perempuan, termasuk ibu rumah tangga, dalam menggunakan fitur *paylater*. Salah satunya adalah dengan membuat rekapitulasi utang, sehingga tidak ada utang yang terlambat bayar atau bahkan terlupakan. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh jenis utang yang diambil melalui produk keuangan akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK). Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk selalu memperhatikan jumlah utang, tenggat waktu pembayaran, serta bunga dan biaya tambahan yang harus dilunasi. Selain itu, Friderica menyarankan agar ibu rumah tangga mampu mengelola keuangan dengan baik. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan, pengurangan pengeluaran, hingga menghindari penambahan utang baru. Friderica menekankan bahwa utang sebaiknya tidak melebihi 30 persen dari total pendapatan untuk menjaga arus kas tetap stabil. Dia juga memberi refrensi cara cerdas dalam menghadapi keadaan darurat. Dalam situasi tersebut, dianjurkan untuk menjual barang yang tidak terpakai atau mencairkan tabungan demi melunasi utang daripada mengambil utang baru. Hal ini dapat membantu menghindari akumulasi bunga dan mencegah kemungkinan terjadinya kredit macet. "Prioritaskan dalam melunasi utang secara berurutan," tambahnya. Friderica juga menyatakan bahwa saat ini masih dibutuhkan edukasi yang lebih luas mengenai produk-produk jasa keuangan. Ini penting agar perempuan, terutama ibu rumah tangga, mampu membedakan antara produk jasa keuangan yang legal dan ilegal. Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 yang dilakukan oleh OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa Indeks Literasi Keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 65,43 persen, sementara Indeks Inklusi Keuangan mencapai 75,02 persen. “Kami terus berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi dan literasi keuangan, khususnya untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi bagi ibu rumah tangga,” tutup Friderica. ANTARA