SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan surat edaran yang memberikan arahan tentang langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust. Gempa jenis ini dapat berpotensi menyebabkan tsunami dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Surat Edaran Nomor 360.0/2094 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2024. Langkah ini diambil sebagai respon cepat terhadap informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (*BMKG*) mengenai keberadaan zona megathrust di wilayah Indonesia. "Setelah menerima informasi dari *BMKG*, kami segera bertindak dengan mengirimkan surat ini kepada kabupaten dan kota untuk melakukan upaya mitigasi," ucap Sumarno setelah menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar ancaman bencana ini tidak terjadi. Khususnya, masyarakat yang tinggal di kawasan yang langsung berhadapan dengan zona megathrust seperti Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri diharapkan lebih waspada dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya gempa dan tsunami. "Kami berharap ancaman ini tidak muncul, tetapi jika terjadi, kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif," tuturnya. Surat edaran tersebut berisi sejumlah imbauan, di antaranya adalah memastikan seluruh instansi dan masyarakat dapat meningkatkan kesiapan serta kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin terjadi akibat *seismic gap*, terutama di kawasan megathrust Pantai Selatan Jawa Tengah. Instansi yang berkaitan juga diminta untuk memverifikasi dan memastikan kelayakan alat peringatan dini serta sistem komunikasi kebencanaan, serta ketersediaan lokasi evakuasi yang aman. Di samping itu, Sumarno menekankan pentingnya penyediaan papan informasi, petunjuk arah evakuasi, dan rambu-rambu yang cukup, khususnya di daerah Pantai Selatan Jawa Tengah. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan untuk meningkatkan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan literasi tentang bencana, serta melaksanakan simulasi penyelamatan diri ketika gempa dan tsunami terjadi. "Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana tersebut," ujar Sumarno. Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang baik dalam kesiapan menghadapi situasi darurat, serta menyelenggarakan simulasi dan rencana kontingensi untuk menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui surat edaran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meminta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dengan *BMKG*, terutama mengenai informasi cuaca dan aktivitas seismik di zona megathrust, serta melakukan pemantauan yang konsisten melalui berbagai saluran informasi. ANTARA