JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan komitmennya untuk menangkal penyebaran informasi tidak benar atau hoaks, guna memastikan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berlangsung dengan damai, demokratis, dan penuh martabat. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, upaya tersebut sangat penting menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Menteri Budi mengemukakan bahwa menjelang pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan potensi risiko terkait penyebaran hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian. Selain itu, kebocoran informasi yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab di platform digital juga menjadi perhatian utama. Dia menekankan bahwa menjaga ruang digital agar tetap bersih dari konten negatif adalah cara efektif untuk menjamin keberlangsungan pilkada yang kondusif. "Kita berupaya untuk menjaga kesehatan ruang digital kita," ungkapnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, menjelaskan adanya rencana untuk meluncurkan kanal khusus yang dapat digunakan masyarakat untuk menginformasikan serta melaporkan temuan hoaks seputar pilkada. Prabu menambahkan, "Salah satu inisiatif yang akan segera kami luncurkan adalah kanal yang ditujukan untuk menginformasikan dan melaporkan hoaks terkait pilkada." Kanal yang direncanakan ini diharapkan dapat membantu menanggulangi penyebaran hoaks yang berpotensi mengganggu proses demokrasi selama pemilihan kepala daerah. Kemenkominfo juga tengah melakukan pendekatan dengan para pengelola platform media sosial agar dapat memberikan respons yang cepat terhadap kasus-kasus hoaks yang muncul. "Kami sedang menjalin kesepakatan dengan berbagai platform, tentunya juga didukung oleh media *mainstream*, untuk memberikan respons yang cepat dalam mengonfirmasi penyebaran berita hoaks," tambah Prabu. Ia juga menyoroti betapa pentingnya tindakan preventif terhadap penyebaran hoaks. Menurutnya, hoaks dapat menyebar hingga dua puluh kali lebih cepat dibandingkan dengan proses klarifikasi yang dilakukan. Proses klarifikasi yang kerap kali rumit dan lambat, bisa menyebabkan hoaks menyebar lebih luas sebelum dapat dikendalikan. Dengan langkah-langkah ini, Kemenkominfo bertekad untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi masyarakat dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan datang. ANTARA