BATAM –
**Borneonews - Tanjungpinang**, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, mengungkapkan bahwa wilayah tersebut tergolong dalam kategori kerawanan tinggi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pilkada, yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024. Tanjungpinang teridentifikasi sebagai salah satu dari 84 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang memiliki potensi kerawanan tinggi saat pilkada. Yusuf menjelaskan bahwa penentuan tingkat kerawanan tinggi ini didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah tahapan penting, seperti kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada pemilihan umum legislatif (pileg) yang akan datang. Ia juga mencatat bahwa pada pelaksanaan pileg sebelumnya, terdapat delapan tempat pemungutan suara (TPS) di Tanjungpinang yang harus melakukan pemungutan suara ulang. Di samping itu, Yusuf juga menyoroti insiden kericuhan yang terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang. Insiden tersebut bahkan sempat menarik perhatian media nasional. Dalam rangka meminimalisir kerawanan yang ada, Bawaslu bersama dengan KPU Tanjungpinang telah mengambil berbagai langkah. Salah satu strategi yang diutamakan adalah meningkatkan kapasitas pengawas TPS melalui pelatihan dan bimbingan teknis (*bimtek*). Tujuannya adalah agar para pengawas lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yusuf menekankan pentingnya disiplin dalam mengikuti bimbingan teknis. Ia mengingatkan bahwa ada pengawas yang merokok atau tidak hadir selama sesi pelatihan, terutama para pengawas senior yang sering kali menganggap sepele dan merasa sudah memiliki pemahaman yang cukup. Padahal, Yusuf menjelaskan, setiap pelaksanaan pilkada membawa perubahan dalam regulasi yang harus dipatuhi. Ia juga menambahkan bahwa Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah di Kepulauan Riau yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi untuk pilkada. Oleh sebab itu, Yusuf menekankan perlunya perhatian dan kolaborasi yang serius antara penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kebijakan terkait, agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. ANTARA