JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Organisasi sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dikenal sebagai Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), menyatakan bahwa mereka akan bersiap menghadapi kemungkinan digelarnya muktamar tandingan yang dianggap akan mengatasnamakan PKB. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Tommy Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana penyelenggaraan muktamar tandingan pada awal September 2024. Lokasi muktamar diperkirakan akan berlangsung di antara Jakarta atau Surabaya. Ia menegaskan bahwa jika muktamar tersebut benar-benar dilaksanakan, maka statusnya dapat dianggap tidak sah dan ilegal. "Kami siap jika keadaan mengharuskan untuk berperang. Anggota Garda Bangsa di seluruh Indonesia telah bersiap menunggu arahan. Jika perlu, kami akan siap bertindak untuk melawan," ungkap Tommy di kantor Dewan Pengurus Pusat PKB. Dalam penjelasannya, Tommy menekankan bahwa Garda Bangsa merupakan badan otonom resmi yang telah ada sejak PKB didirikan. Oleh karena itu, kehadiran isu muktamar tandingan ini memicu respons tegas dari organisasi tersebut. Ia menyatakan, "Kami mengecam keras segala upaya untuk menggelar muktamar tandingan yang dapat mengganggu kestabilan PKB. Bahkan, jika perlu, kami tidak segan-segan untuk membubarkannya secara paksa." Tommy juga menjelaskan bahwa PKB telah menyelenggarakan muktamar pada 24 dan 25 Agustus 2024 di Bali, di mana Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, telah terpilih kembali sebagai Ketua Umum, sementara Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, Rodli Kaelani, menambahkan bahwa muktamar yang berlangsung pada 24 dan 25 Agustus tersebut sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), karena dihadiri oleh seluruh pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta perwakilan dari luar negeri. Rodli menegaskan bahwa Garda Bangsa merupakan kekuatan utama dalam bidang kepemudaan yang bertugas untuk memperkuat eksistensi PKB. Dengan demikian, Garda Bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti komando dari Ketua Umum PKB dan akan mengambil sikap serta posisi yang jelas berkaitan dengan dinamika yang berkembang. ANTARA