JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Pada tahun 2015, Chai Jing, seorang mantan jurnalis dari stasiun televisi nasional Tiongkok, CCTV, merilis sebuah film dokumenter yang menggugah perhatian publik mengenai seriusnya masalah polusi udara di negara tersebut. Dalam waktu kurang dari dua hari, film berjudul *Under the Dome* ini berhasil menarik lebih dari 100 juta penonton. Durasi film tersebut mencapai 103 menit dan ditayangkan pada 28 Februari 2015. Dalam karya ini, Chai Jing tampil sebagai narator yang lugas, menggabungkan pendekatan jurnalis investigasi dengan sudut pandang seorang ibu. Ia menyajikan wawancara dan riset ilmiah terkait kesehatan, manufaktur, serta ekonomi, menggambarkan konflik antara pembangunan dan lingkungan. Film ini mulai digarap pada tahun 2013, ketika Chai Jing hamil dengan anak pertamanya. Ia diberitahu oleh dokter bahwa bayinya memiliki tumor lunak yang memerlukan operasi segera setelah lahir. Khawatir bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh polusi udara di Beijing, Chai Jing merasa tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan yang dipenuhi kabut asap akibat pabrik dan kendaraan bermotor, serta pembangkit listrik tenaga batu bara. Film ini turut menyoroti dampak polusi di daerah lain, seperti seorang gadis kecil berusia enam tahun dari Provinsi Shaanxi, yang belum pernah melihat bintang di langit akibat polusi di sekitar tempat tinggalnya. Atas dasar inilah, film ini menjadi perbincangan hangat di media sosial Tiongkok selama beberapa hari dan memicu perubahan dalam berbagai sektor bisnis terkait isu lingkungan. Ada dugaan bahwa film ini juga mendapat dukungan dari pemerintah, mengingat biaya produksinya yang tinggi dan peluncurannya bersamaan dengan sidang parlemen Tiongkok untuk menyetujui undang-undang lingkungan baru pada Maret 2015. Sejak tahun 2006, Tiongkok menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, mencapai 6,5 miliar ton per tahun. Hal ini sebagian dipicu oleh ekspansi industri manufaktur dan perdagangan yang masif. Antara tahun 2002 hingga 2007, laju emisi karbon meningkat hingga 13 persen setiap tahunnya. Namun, sejak tahun 2016, Tiongkok memperkenalkan kebijakan *Nationally Determined Contributions (NDC)* yang telah diperbaharui beberapa kali, terakhir pada 28 Oktober 2021. Kebijakan ini menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar 60 hingga 65 persen menjelang tahun 2030. Tiongkok menargetkan puncak emisi karbon pada tahun 2025 dan mulai mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap mulai tahun 2026, serta berambisi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari sumber energi bersih seperti tenaga surya dan angin hingga 1,2 miliar kilowatt (kW) pada tahun 2030, dengan tujuan akhir dekarbonisasi pada tahun 2060. Pada 31 Juli 2024, Badan Energi Nasional Tiongkok merilis buku putih yang mendetailkan konsep dan peta jalan transisi energi di negeri itu. Wapres Badan Energi Nasional, Wan Jinsong, menyampaikan bahwa buku ini memiliki lima aspek utama. Pertama, percepatan pengembangan energi bersih. Antara akhir Juli 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik non-fosil di Tiongkok telah mencapai lebih dari 1,68 miliar kW, menjadikannya sekitar 58,2 persen dari total kapasitas. Kapasitas tersebut terdiri dari pembangkit listrik tenaga angin sebanyak 471 juta kW, tenaga surya sebanyak 735 juta kW, serta sisanya berasal dari energi biomassa, nuklir, dan sumber lainnya. Kedua, transisi energi bertujuan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkualitas. Dalam satu dekade terakhir, investasi infrastruktur di sektor energi telah mencapai sekitar 39 triliun yuan, atau rata-rata hampir 4 triliun yuan per tahun. Tiongkok telah mengembangkan rantai industri manufaktur peralatan energi yang komprehensif serta mempercepat inovasi teknologi dalam energi baru. Ketiga, pemerintah Tiongkok memastikan pasokan energi memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka mengklaim bahwa keseimbangan pasokan dan permintaan energi terjaga, dengan harga yang stabil, serta keamanan energi untuk 1,4 miliar penduduk. Pada tahun 2015, pemerintah melaporkan keberhasilan dalam mengatasi masalah akses listrik untuk populasi yang tidak teraliri listrik. Keempat, transisi energi dilakukan sejalan dengan pelestarian lingkungan, dengan konsumsi energi per produk domestik bruto (PDB) yang menurun lebih dari 26 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap juga berkurang menjadi rata-rata 303 gram per kWh, dengan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari PLTU yang diperbaharui setara dengan batas dari pembangkit listrik tenaga gas alam. Kelima, transisi energi Tiongkok berkontribusi signifikan terhadap transisi energi global. Pada tahun 2023, investasi dalam bidang ini mencapai 676 miliard dolar AS, menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan investasi terbesar di sektor transisi energi. Produksi panel surya dan turbin angin yang diekspor diyakini telah mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 810 juta ton. Hingga akhir Juli 2024, pembangkit listrik energi terbarukan Tiongkok telah menghasilkan listrik hingga 2,2 triliun kWh, setara dengan pengurangan emisi karbon dioksida sekitar 2 miliar ton. Pemerintah mengklaim bahwa pembangkit listrik energi baru di Tiongkok menyumbang sekitar 40 persen dari total kapasitas terpasang di dunia. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Tiongkok masih tergolong negara berkembang yang berupaya meningkatkan modernisasi demi populasi yang besar. Permintaan masyarakat atas energi untuk peningkatan kualitas hidup semakin meningkat, ditambah tantangan-tantangan yang tidak menentu. Direktur Departemen Reformasi Hukum dan Kelembagaan Badan Energi Nasional Tiongkok, Song Wen, menegaskan hal ini. Badan Energi Nasional Tiongkok mencatat bahwa selama dekade terakhir, konsumsi batu bara telah menurun sebesar 12,1 persen dan lebih dari 100 juta kW kapasitas PLTU batu bara yang usang telah ditutup, dengan pengurangan emisi polutan dari sektor ketenagalistrikan lebih dari 90 persen. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), saat ini terdapat 102 unit yang beroperasi dan sedang dibangun di Tiongkok, dengan total kapasitas terpasang 113,13 juta kW, tertinggi di dunia. Namun, hingga kini hanya 56 unit yang beroperasi dengan total output sebesar 58,08 juta kW, mendukung pasokan listrik di wilayah pesisir timur, termasuk Provinsi Liaoning, Zhejiang, Fujian, Guangdong, dan Hainan. Mengenai implementasi energi baru, sejumlah provinsi di Tiongkok telah menyusun strategi sesuai peta jalan transisi energi yang ditetapkan pemerintah pusat. Salah satunya adalah Yancheng di Provinsi Jiangsu, yang terletak di bagian timur Tiongkok dan berbatasan dengan Laut Kuning. Di kawasan ini, terdapat dua distrik yang mengembangkan kawasan industri tanpa emisi karbon, yaitu *Dafeng Port Zero-Carbon Industrial Park* dan *Binhai Port Zero-Carbon Industrial Park*. Dijalankan bersama dengan *Jiangsu Yining Energy Science and Innovation Industrial Park*, keduanya diberdayakan oleh teknologi bersih dan energi baru. Kawasan industri nirkarbon ini dirancang untuk menghasilkan listrik dari sumber energi baru, menggunakan teknologi bersih serta pengolahan karbon untuk mencapai emisi karbon dioksida yang minimal dalam jangka waktu tertentu. Salah satu inovasi yang digunakan adalah *energi dingin* yang berasal dari *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Yancheng Green Energy Port*, sebuah fasilitas penyimpanan gas alam cair (LNG) yang terdiri dari beberapa tangki besar. Total kapasitas penyimpanan LNG yang ada di pangkalan ini mencapai 8,5 miliar meter kubik, menjadikannya lokasi terbesar di Tiongkok untuk penyimpanan LNG. Proses pengolahan gas alam mentah di pangkalan ini menghasilkan *energi dingin*, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengolahan limbah dan penyimpanan buah. Sejauh ini, pemanfaatan *energi dingin* dari LNG masih sangat terbatas dan hanya diterapkan di beberapa negara, dengan Jepang dan Tiongkok menjadi dua pengimpor utama yang memanfaatkan energi ini. Tiongkok memperoleh gas alam mentah dari Qatar untuk dikonversi menjadi LNG, yang dilakukan dengan efisiensi tinggi untuk menghasilkan listrik. Dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik baru yang mencapai 15,33 juta kw/jam, Yancheng mencatat kontribusi penting dalam penyediaan energi baru. Khususnya, distrik Binhai telah berkontribusi pada produksi 9 miliar kWh listrik ramah lingkungan setiap tahunnya. Agar memenuhi kebutuhan lokal, selama musim panas, pasokan energi dapat lebih banyak mengandalkan angin atau air, sementara saat musim dingin, bisa disuplai lebih banyak dari LNG. Demikianlah model implementasi energi baru yang sedang dikembangkan, mengingat kondisi alam dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam pengawasan dan pengelolaan yang berkualitas, kawasan industri ini mengikuti pedoman yang mirip dengan Uni Eropa. Namun, seperti diungkap oleh pengelola, mereka tidak dapat memasarkan listrik langsung ke masyarakat, tetap harus memenuhi aturan yang ada dan menjual listrik yang dihasilkan kepada perusahaan milik negara. Secara keseluruhan, Yancheng berpotensi menjadi lokasi penting dalam transisi energi bersih di Tiongkok, berkat sumber daya angin dan solar yang melimpah, serta inisiatif pemerintah untuk mengadopsi teknologi yang lebih berkelanjutan. ANTARA