JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Organisasi kemasyarakatan yang merupakan sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal dengan nama Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), telah meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan acara muktamar tandingan yang direncanakan pada awal September 2024. Dalam pernyataan yang disampaikan di Kantor DPP PKB, Bendahara Umum Garda Bangsa, Rano Alfath, mengungkapkan bahwa muktamar PKB yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 hingga 25 Agustus 2024 merupakan satu-satunya acara resmi, sehingga acara lain yang mengatasnamakan PKB di luar tanggal tersebut dianggap ilegal. Rano juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap individu atau kelompok yang berupaya menyelenggarakan muktamar dengan nama PKB. Rano menegaskan, "Jika terdapat kegiatan yang menggunakan nama PKB, kami harap dapat dibubarkan," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa Garda Bangsa tidak akan ragu untuk melakukan pembubaran secara langsung jika pihak kepolisian tidak mengambil tindakan. Di sisi lain, Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menjelaskan bahwa organisasi mereka berfungsi sebagai garda terdepan dalam membela PKB, berdasarkan pada hasil Muktamar PKB yang sah yang baru saja berlangsung di Bali. Saat muktamar di Bali, Garda Bangsa bekerja sama dengan aparat kepolisian dan pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) untuk memastikan keamanan selama acara tersebut berlangsung. Tommy menekankan bahwa kerja sama dengan pihak kepolisian akan terus berlanjut, terutama dalam menghadapi kemungkinan munculnya oknum yang berencana untuk melakukan muktamar tandingan. Ia menyatakan, "Muktamirin telah sepakat untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa serta Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta konstitusi." Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, mengungkapkan bahwa muktamar ulang yang dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta, akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lukman menambahkan, "Kami memiliki rencana untuk acara muktamar yang akan dimulai oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan ditutup oleh Presiden," jelasnya saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Muktamar yang akan diselenggarakan di Jakarta tersebut, menurut Lukman, bertujuan untuk mendukung pencalonan Ketua Umum PKB yang baru, selain Gus Muhaimin Iskandar yang telah menjabat selama kurang lebih 20 tahun. "Kami akan mendorong sebanyak mungkin calon ketua umum yang akan dipilih secara demokratis dalam muktamar. Banyak tokoh yang ada, termasuk Khofifah, Yenny Wahid, dan Saifullah Yusuf, yang merupakan tokoh terbaik PKB dan NU," tutupnya. ANTARA