PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk memperkuat pengawasan serta perlindungan terhadap lingkungan. Upaya ini termasuk perlindungan terhadap Orangutan dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas LHK Kalbar menerapkan berbagai teknologi modern, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas LHK Kalbar, Adi Yani, menyatakan bahwa penerapan teknologi canggih seperti *information technology*, *drone*, *satellite*, dan *Geographical Information System* (GIS) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan merespons secara cepat aktivitas ilegal yang terjadi di hutan. Dengan teknologi tersebut, diharapkan pengawasan terhadap hutan menjadi lebih efektif dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih baik. Namun, Adi Yani juga menggarisbawahi beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas LHK Kalbar dalam penegakan hukum. Salah satu permasalahan terpenting adalah modus perdagangan satwa, termasuk Orangutan, yang semakin beragam dan banyak dilakukan melalui platform *online* dengan teknologi yang tinggi. Hal ini diperparah oleh permintaan pasar yang tinggi terhadap satwa liar, serta jumlah personel yang terlatih dalam penegakan hukum yang masih terbatas. Kekurangan jumlah personel yang terlatih menjadi salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan pengawasan wilayah yang luas. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas LHK Kalbar telah merumuskan strategi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu langkah kunci adalah meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui program alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi prioritas Dinas LHK Kalbar. Dalam menghadapi ancaman deforestasi serta karhutla yang dapat berdampak negatif pada habitat Orangutan, Dinas LHK bekerja sama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan mitra lainnya untuk melakukan patroli rutin guna mencegah *illegal logging*. Program pemberdayaan masyarakat juga diimplementasikan dengan menyediakan alternatif mata pencaharian seperti pertanian berkelanjutan dan *ecotourism*. Dengan adanya program-program ini, diharapkan tekanan terhadap hutan dapat diminimalkan. Dalam upaya mengatasi karhutla, Dinas LHK Kalbar melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang peduli api (MPA) serta petugas Brigade Dalkarhutla dan Pamhut UPT KPH mengenai teknik pencegahan kebakaran. Berbagai teknologi pemantauan, seperti sistem informasi kebakaran yang berbasis satelit, juga digunakan untuk deteksi dini kebakaran. Kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan juga semakin diperkuat untuk pengendalian karhutla. Kegiatan restorasi ekosistem gambut dilakukan melalui *rewetting*, *revegetation*, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pencegahan karhutla. Melalui berbagai langkah strategis ini, Dinas LHK Kalbar menunjukkan komitmennya untuk menghadapi tantangan lingkungan serta berupaya memastikan kelangsungan hidup Orangutan dan perlindungan hutan yang lebih baik di provinsi ini. ANTARA