JAKARTA –
**Borneonews - Jenewa**, Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk ajakan menteri Israel untuk mengusir penduduk Tepi Barat. Dalam pandangannya, seruan tersebut berpotensi memicu semakin parahnya situasi yang sudah rumit di wilayah tersebut. Juru bicara PBB, Ravina Shamdasani, menyampaikan pendapatnya dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jenewa. Ia menanggapi pertanyaan dari media tentang pernyataan sejumlah pejabat yang bisa dianggap sebagai hasutan untuk melanggar hak asasi manusia. "Kami mengutuk dengan tegas pernyataan-pernyataan tersebut," ungkapnya. Pernyataan menteri luar negeri Israel, Israel Katz, pada hari Rabu lalu, meminta penerapan langkah-langkah yang serupa dengan yang diterapkan di Gaza, di bagian utara Tepi Barat. Ini termasuk evakuasi sementara bagi warga Palestina di tengah pelaksanaan operasi militer terbesar di wilayah tersebut selama dua dekade terakhir. Shamdasani menambahkan bahwa langkah yang diusulkan hanya akan memperburuk kondisi yang sudah sangat kritis. Ia juga merujuk pada "kekebalan hukum yang telah berlangsung lama" yang melindungi pelanggaran terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Dia menjelaskan bahwa terjadi banyak kasus kekerasan oleh para pemukim, tindakan agresif dari pasukan keamanan Israel, serta ratusan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, sangat sedikit pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. "Keadaan ini menciptakan iklim ketidakadilan dan kekebalan hukum," terang Shamdasani. Ia memperingatkan bahwa situasi yang tidak stabil ini semakin memburuk, yang dalam beberapa hari terakhir tampak mengarah pada keadaan bencana. Shamdasani juga mencatat bahwa telah terjadi penggerebekan, pembunuhan, dan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur penting, termasuk fasilitas pasokan air yang krusial bagi masyarakat lokal. Dalam kesempatan ini, ia menegaskan perlunya Israel untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan. "Taktik yang digunakan oleh pasukan keamanan Israel, seperti serangan udara dan penggunaan senjata, jelas melanggar norma serta standar hak asasi manusia yang seharusnya berlaku dalam operasi penegakan hukum," katanya. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa setiap kasus pembunuhan ilegal harus diinvestigasi secara menyeluruh dan independen, serta para pelaku dari tindakan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. ANTARA