PALU –
**Borneonews - Palu**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penerapan konsep *Preventing/Countering Violent Extremism* (P/CVE) dan *Women, Peace and Security* (WPS) untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, serta berkeadilan gender di wilayah tersebut. Fahruddin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa dengan mengadopsi kedua konsep tersebut secara utuh, Sulteng dapat membangun ketahanan komunitas yang lebih kuat, terutama mengingat sejarah sebagai daerah yang pernah mengalami konflik. "Dua agenda ini sangat relevan dalam konteks pembangunan, khususnya dalam menciptakan keamanan dan perdamaian di wilayah yang terdampak konflik," ungkap Fahruddin. Dalam pandangannya, perempuan memegang peranan kunci sebagai agen pemelihara kedamaian dan pencegah kekerasan di daerah. Oleh karena itu, pengembangan pemahaman serta keterampilan di kalangan aparat pemerintah menjadi hal yang krusial. Fahruddin juga menghargai upaya yang dilakukan oleh organisasi Lingkar Belajar Untuk Perempuan, yang telah menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas bagi pejabat pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara P/CVE dan WPS di Sulawesi Tengah. "Melalui workshop ini, pemahaman dan keterampilan aparat pemerintah perlu ditingkatkan agar tidak salah dalam merumuskan kebijakan program pembangunan yang berbasis pada P/CVE dan WPS," tambahnya. Melalui lokakarya tersebut, diharapkan peran perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Sulawesi Tengah semakin kuat. Para peserta diharapkan dapat menguasai berbagai konsep yang lebih mendalam serta keterampilan praktis dalam merancang kebijakan dan program, yang berorientasi pada pencegahan radikalisasi dan kekerasan di daerah ini. ANTARA