JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa kirab Bendera Pusaka Merah Putih dan Naskah Proklamasi, yang berlangsung dari Monumen Nasional (Monas) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, akan menjadi sebuah tradisi tahunan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Heru, kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun. "Insya Allah, ini akan menjadi tradisi. Sebelumnya, sejak 2016, kirab ini dilakukan dari Monas ke Istana Jakarta. Namun tahun ini istimewa karena kirab dilakukan dari Monas ke IKN dan perayaannya akan berlangsung di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Istana di IKN," jelasnya setelah penempatan kedua simbol tersebut di Monas pada hari Sabtu. Kirab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian kegiatan untuk memperingati HUT Ke-79 RI yang jatuh pada bulan Agustus. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2024, Bendera Pusaka dan Naskah Proklamasi dibawa dari Monas menuju IKN, untuk kemudian dikibarkan dalam Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara IKN bersama dengan Presiden Joko Widodo. Di Istana Negara IKN, kedua benda pusaka itu disimpan di ruangan khusus yang telah disiapkan sejak awal perancangan istana. "Ada dua ruangan tertentu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, yang diperuntukkan bagi Bendera Merah Putih dan teks Proklamasi. Ruangan ini telah dirancang sejak awal sebagai bagian dari desain Istana," tambah Heru. Setelah penyimpanan di Istana Negara IKN, kedua benda bersejarah tersebut kembali ke tempat asalnya dan disimpan di Ruang Kemerdekaan, yang terletak di area cawan Monas Jakarta. Merujuk pada amanat Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bendera Pusaka harus disimpan dan dirawat di Monumen Nasional Jakarta. Heru menyampaikan, "Sesuai dengan ketentuan undang-undang, sang saka Merah Putih dan teks Proklamasi ada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kita akan menentukan kapan secara resmi keduanya akan dipindahkan ke IKN, tentunya sesuai dengan perkembangan yang ada." ANTARA