MANADO –
**Borneonews - Minahasa Selatan**, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Minahasa Selatan. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting yang menjadi salah satu permasalahan penting di wilayah tersebut. Kepala BKKBN Sulut, D Tino Tandaju, menyatakan bahwa peran serta PLKB dan P3K sangat krusial dalam menciptakan perubahan positif dalam hal penurunan angka stunting di daerah ini. "Kami percaya bahwa kolaborasi yang kokoh antara berbagai pihak dapat mempercepat proses penurunan angka stunting, tidak hanya di Minahasa Selatan tetapi juga secara keseluruhan di Sulawesi Utara," ungkapnya saat melakukan kunjungan di daerah tersebut pada hari Sabtu. Dalam konteks ini, BKKBN Sulut fokus pada pembinaan yang bertujuan untuk memaksimalkan peran PLKB dan P3K di lapangan. Tino menyebutkan bahwa mengurangi prevalensi stunting di Minahasa Selatan merupakan salah satu prioritas utama yang perlu dilakukan. "Penting untuk mengetahui seberapa besar capaian yang dapat diraih dalam penurunan angka stunting. Ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan," tegasnya. Tino, yang didampingi oleh Kepala Dinas PPKB Kabupaten Minahasa Selatan, Meitty N. Tumbuan, juga menyoroti peran PLKB dan P3K dalam isu angka kelahiran pada remaja, khususnya kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Hal ini menjadi langkah pencegahan terhadap pernikahan dini serta kehamilan yang tidak diinginkan. "Kami juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional untuk program keluarga berencana," tuturnya. Diharapkan bahwa melalui pembinaan PLKB dan P3K yang baik, para petugas lapangan akan mendapatkan motivasi serta arahan yang lebih jelas dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam program penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Merujuk pada data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Selatan tercatat mencapai 19,2 persen. Namun, angka tersebut menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, yang tercatat sebesar 26,4 persen sesuai dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sementara target penurunan yang diharapkan pada periode ini adalah sebesar 16,12 persen. ANTARA