JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perhubungan bersama PT Pelindo (Persero) telah mengambil langkah penting melalui penandatanganan perjanjian terkait pemanfaatan tanah hasil reklamasi yang terletak di Pelabuhan Benoa, Bali. Kesepakatan ini berfokus pada area pengembangan I pelabuhan tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan bahwa acara penandatanganan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan infrastruktur transportasi laut, khususnya di sektor kepelabuhanan. Menurutnya, perjanjian ini mencerminkan upaya yang konkret dalam meningkatkan pelayanan di bidang transportasi laut di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Herbert Elisa P Marpaung selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa dan Fariz Hariyoso, yang menjabat sebagai Sub Regional Head Bali Nusra di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Antoni menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat memacu produktivitas dan kualitas pertumbuhan sektor transportasi laut. Perjanjian ini mencakup pemanfaatan tanah reklamasi yang memiliki luas total 247.700 meter persegi di Pelabuhan Benoa. Tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan serta pengelolaan fasilitas yang mendukung operasional pelabuhan. Semua ini sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Benoa yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dikenal sebagai *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH). Antoni juga menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah hasil reklamasi ini akan berdampak positif dalam aspek tata administrasi serta tata kelola, sehingga mempermudah pendaftaran hak atas tanah untuk meningkatkan pelayanan dan operasional di Pelabuhan Benoa. Perjanjian tersebut memiliki durasi selama 30 tahun, di mana lima persen dari total luas tanah, yang setara dengan 12.385 meter persegi, akan diserahkan kepada KSOP Kelas II Benoa untuk keperluan pemerintah. Menurut Antoni, kolaborasi antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan pelabuhan sangat penting. Kesepakatan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan pengelolaan pelabuhan agar lebih profesional dan efisien, terutama menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di akhir, Antoni berharap bahwa penandatanganan perjanjian ini dapat memberikan dampak positif, baik dalam peningkatan pendapatan negara maupun kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Pelabuhan Benoa sebagai salah satu pusat maritim utama di Indonesia. ANTARA