DENPASAR –
**Borneonews - Badung, Bali**, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengemukakan bahwa parlemen memegang peran strategis dalam mendukung kerja sama *South-South* dan *triangular*. Kerja sama ini juga berkaitan erat dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2024 serta Agenda Afrika 2063. Dalam konteks ini, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional Kemlu, Rina Setyawati, menyatakan bahwa dukungan dari lembaga legislatif sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kemajuan kerja sama pembangunan internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Rina dalam sebuah sesi diskusi yang berlangsung di Forum Parlemen Indonesia Afrika 2024 yang diadakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Sesi diskusi yang berjudul "Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan" ini membahas pentingnya legislatif dalam menghasilkan peraturan hukum dan kebijakan yang mendorong serta memfasilitasi kerja sama pembangunan internasional di berbagai sektor. Salah satu kontribusi signifikan parlemen adalah dalam pengawasan anggaran, memastikan bahwa dana yang disediakan cukup untuk mendukung inisiatif kerja sama pembangunan yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya berfungsi dalam ranah legislatif, parlemen juga memainkan peran penting di bidang diplomasi. Mereka berupaya untuk mempromosikan dan mengadvokasi kerja sama yang lebih kuat dengan mitra baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Selain itu, fungsi parlemen mencakup pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyek kerja sama dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Rina menambahkan bahwa Indonesia telah berkontribusi dalam kerja sama *South-South triangular* dan pembangunan internasional selama beberapa tahun terakhir. Tercatat lebih dari 1.000 program telah dilaksanakan, meliputi pelatihan, lokakarya, pengiriman para ahli, beasiswa, dan bantuan teknis lainnya. Kerja sama ini mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, kelautan dan perikanan, energi, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, UMKM, kesehatan, infrastruktur, manajemen risiko bencana, serta pemberdayaan perempuan. Selama ini, program-program ini melibatkan 13 ribu peserta yang berperan sebagai penerima manfaat di 150 negara, di mana 44 di antaranya ada di kawasan Afrika. Dalam konteks Indonesia Emas 2045 dan Agenda Afrika 2063, ada lima program prioritas yang akan mulai dilaksanakan antara tahun 2024 hingga 2029. Program tersebut meliputi sektor energi dan mineral, kesehatan, pertanian, pendidikan, serta pembangunan komunitas dan masyarakat sosial. Rina optimis bahwa sektor kerja sama ini tidak terbatas pada lima kategori tersebut, melainkan dapat diperluas sesuai kebutuhan yang dihadapi oleh negara-negara di Afrika. Sesi diskusi yang berlangsung menjadi bagian dari Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF), yang dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sambutannya, Puan menekankan kebutuhan mendesak untuk memetakan kerja sama mendatang dalam berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama, termasuk dukungan terhadap Agenda Afrika 2063. Ia mengungkapkan bahwa agenda tersebut merupakan cetak biru untuk mengubah Afrika menjadi kekuatan utama dunia di masa mendatang. Lebih lanjut, Puan menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra Afrika, mengingat potensi besar Indonesia sebagai ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2050. Menurut laporan dari African Development Bank, Afrika diidentifikasi sebagai benua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia. Proyeksi menunjukkan bahwa ekonomi Afrika akan tumbuh positif sebesar 3,7 persen pada tahun 2024 dan 4,3 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan ekspektasi bagi ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2024 dan 5,2 persen pada tahun 2025. Ketua DPR RI menegaskan bahwa terdapat berbagai kemungkinan kerja sama yang bisa dijalankan antara Indonesia dan Afrika, di antaranya dalam bidang pengembangan energi terbarukan, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi digital. ANTARA