JAKARTA –
**Borneonews - Yogyakarta** Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen untuk menjalankan layanan pertanahan secara transparan dan berintegritas. Langkah ini diambil untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan menghadiri acara Fun Run Kapti-Agraria di Yogyakarta pada hari Minggu, Agus menyatakan, "Kami serius dalam memastikan bahwa tidak ada tindakan melawan hukum yang terjadi di negara kita. Ini mencakup seluruh aspek, baik administrasi publik maupun pelayanan publik, dan kami berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi yang melayani dengan cara yang bersih, akuntabel, dan transparan." Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kritik dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, yang berpendapat bahwa integritas juru ukur pertanahan di berbagai kantor daerah masih kurang. Mengacu pada pernyataan Junimart, Agus menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajaran di daerah sangat serius memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam administrasi dan layanan publik yang diberikan. Ia menekankan pentingnya penerapan integritas ini tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten/kota, serta kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh daerah. Agus juga menyampaikan bahwa baru-baru ini, kementerian telah menetapkan beberapa kantor wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB). Ini merupakan langkah awal menuju pencapaian status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, Agus tidak memberikan rincian mengenai daerah mana saja yang telah memenuhi kriteria WTAB. "Ini adalah penilaian internal yang tentunya dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian PAN-RB. Ini adalah contoh sebelum kami menuju status WBK dan WBBM," imbuh Agus. Ia juga menekankan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas BPN akan ditindak tegas. "Kami berkomitmen pada birokrasi yang bersih dalam memberikan layanan. Apabila terdapat masalah di kalangan petugas atau internal BPN, kami akan melakukan tindakan disipliner sesuai aturan yang telah ditetapkan," katanya. Meskipun demikian, Agus mengakui bahwa terdapat tantangan dalam bentuk regulasi yang tumpang tindih dan perbedaan persepsi di tingkat daerah. "Ini perlu kami tangani dengan serius agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kekeliruan dalam regulasi, namun kami bertekad untuk membersihkan masalah ini dengan sungguh-sungguh," tegasnya. Sebelumnya, Junimart Girsang juga membeberkan keluhan mengenai kurangnya jumlah juru ukur di Kantor Pertanahan serta kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Ia menilai bahwa banyak juru ukur yang diterima bekerja di kantor pertanahan tidak memiliki keahlian yang memadai dan integritas yang cukup. Menurut Junimart, kondisi ini membuka peluang bagi praktik mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat dan mengancam kepastian hukum. "Pengukuran tanah seringkali dilakukan berdasarkan permintaan pihak tertentu. Hal ini menyebabkan pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan yang ada," tuturnya. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini mendorong maraknya mafia tanah di Indonesia. Di samping itu, Junimart juga mengkritik masalah warkah atau dokumen tanah yang sering kali digandakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga membuat pemilik sah sulit untuk mengajukan agunan di perbankan. Ia berharap adanya reformasi dalam sistem pengukuran dan pengelolaan pertanahan agar mafia tanah dapat diberantas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan kembali pulih. ANTARA