KENDARI –
**Borneonews - Kendari**, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan bahwa realisasi pendapatan di daerah tersebut per 30 Agustus 2024 telah mencapai angka Rp2,618 triliun. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menyampaikan informasi ini saat ditemui di Kendari. Ia menjelaskan bahwa total pendapatan tersebut termasuk penerimaan yang berasal dari dalam negeri, mencakup pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*). Lebih lanjut, Syarwan mengungkapkan rincian dari pendapatan tersebut, di mana sektor perpajakan berkontribusi sebesar Rp2,063 triliun, sementara PNBP menyumbang sebesar Rp554 miliar. Meskipun demikian, ia mencatat bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau yang sering disebut sebagai pertumbuhan *year on year* (*yoy*). “Dari data yang kami miliki, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 6,03 persen secara *yoy*, sementara penerimaan PNBP justru menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dengan peningkatan sebesar 0,90 persen,” kata Syarwan. Selanjutnya, ia juga menyentuh mengenai realisasi belanja negara di Sultra yang tercatat sebesar Rp16,99 triliun, dari total pagu belanja sebesar Rp26,24 triliun. Komponen ini terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mencapai Rp4,94 triliun serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp12,05 triliun. “Dalam hal persentase, realisasi belanja negara telah mencapai 62,05 persen dari total pagu, di mana belanja K/L mencatatkan presentase 58,97 persen dan TKD sebesar 64,88 persen,” ungkapnya. Di sisi lain, Syarwan juga menjelaskan bahwa jika dilihat dari pertumbuhan tahunan, belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 1,38 persen, sedangkan belanja TKD meningkat lebih signifikan mencapai 9,03 persen. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa belanja tertinggi di antara Kementerian berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan realisasi mencapai Rp911,6 miliar atau setara dengan 18,45 persen dari total belanja yang ada di Provinsi Sultra. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatatkan pertumbuhan belanja tertinggi dengan angka 56,05 persen, yang terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (*PTSL*). Kementerian Perhubungan juga menandai pertumbuhan yang signifikan dengan kenaikan sebesar 41,49 persen. Informasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan dan belanja negara di Sultra, yang mencerminkan tantangan dan potensi dalam pengelolaan anggaran daerah. ANTARA