JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Indonesia berencana untuk mengembangkan skema *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha* (KPBU) dalam rangka pertemuan *High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships* (HLF MSP) 2024. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, mengungkapkan bahwa KPBU akan menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dalam diskusi mengenai pembiayaan inovatif di HLF MSP 2024. Ia menekankan perlunya perbaikan skema KPBU agar dapat lebih efektif, mengingat keterlibatan antara pemerintah dan sektor swasta yang saling berbagi risiko. Bogat menjelaskan, “Kita memiliki skema KPBU, namun diperlukan peningkatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, karena *appetite risk*-nya harus ditanggung bersama. Proses ini akan terus kami perbaiki.” Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah jumpa pers di Badung, Bali. HLF MSP 2024 akan dihadiri oleh 26 negara, dengan total 782 perwakilan dari instansi pemerintah, dan juga melibatkan 102 perwakilan dari organisasi internasional, 107 dari organisasi non-pemerintah (NGO), 128 perwakilan dari sektor swasta, 8 dari dunia filantropi, 9 lembaga pemikir, 56 akademisi, 9 bank multilateral, serta 70 petugas keamanan. Melalui forum ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat memperoleh perspektif baru terkait *innovative financing*, khususnya dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkan skema tersebut. “Pembiayaan inovatif adalah semacam rekayasa finansial. Konsep ini sudah umum diterapkan di negara-negara maju, namun masih relatif baru bagi banyak negara berkembang. Oleh karena itu, dalam forum ini, kami ingin bertukar pengalaman, termasuk dari pihak filantropi dan lainnya,” ungkap Bogat. Sebelumnya, Bogat juga menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan untuk merumuskan alternatif pembiayaan yang dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam HLF MSP 2024. Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam mencapai SDGs adalah terbatasnya sumber pembiayaan. “Kami berusaha mengatasi tantangan ini dengan menciptakan solusi pembiayaan alternatif untuk mendukung berbagai inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pencapaian SDGs,” tambahnya saat konferensi pers di Menara Bappenas, Jakarta. Bogat menambahkan, pencapaian SDGs di negara-negara bagian selatan (global south) masih jauh dari target yang diinginkan. Oleh karena itu, ia berharap HLF MSP 2024 dapat berperan sebagai platform untuk memperkuat kerja sama guna mempercepat pencapaian SDGs. “Kami berharap forum ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam percepatan pencapaian SDGs,” tutupnya. ANTARA