**Borneonews - Badung**, Indonesia akan mengadvokasi konsep ekonomi biru sebagai solusi untuk tantangan kesejahteraan masyarakat dalam forum bergengsi bertajuk High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) yang berlangsung di Bali dari tanggal 1 hingga 3 September. Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bogat Widyatmoko, menjelaskan bahwa sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia menganggap penting untuk memanfaatkan sumber daya tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Widyatmoko juga menegaskan bahwa Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 yang disusun kementeriannya telah menjadi acuan bagi negara-negara ASEAN dan menarik perhatian dari organisasi internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (*OECD*). Dia mengingatkan akan bahaya praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan, terutama mengingat tantangan global terkait kesejahteraan dan keberlanjutan. Widyatmoko mengusulkan ekonomi biru sebagai solusi yang layak untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, sebelumnya menggarisbawahi potensi ekonomi biru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta merangsang berbagai industri kelautan. Melalui Peta Jalan Ekonomi Biru, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap Produk Domestik Bruto (*PDB*) dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada tahun 2045. Suharso juga menyatakan bahwa peta jalan ini diharapkan menciptakan 12 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030 melalui pengembangan industri yang sudah ada serta industri baru. Selain itu, Indonesia sedang dalam proses mencapai target perlindungan laut sebesar 10 persen pada tahun 2030. ANTARA