PALU –
**Borneonews - Palu**, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengingatkan pemerintah daerah mengenai masalah pertambangan yang berkembang pesat di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Koordinator Jatam Sulteng, Taufik, mengungkapkan bahwa bencana banjir yang terjadi secara berulang menjadi sinyal bagi semua pihak. Ia menekankan bahwa daya tampung dan dukungan lingkungan di sepanjang pesisir Palu-Donggala sudah tidak lagi memadai untuk diberikan izin bagi kegiatan pertambangan. Banjir terbaru melanda Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, di Kota Palu pada hari Minggu, 1 September. Kejadian ini mengakibatkan ruas jalan Palu-Donggala terhalang, dengan antrean kendaraan mencapai lima kilometer dan air banjir menggenangi pemukiman warga setempat. Sebelumnya, pada bulan Agustus 2024, banjir serupa juga terjadi di Kelurahan Buluri, Ulujadi, Kota Palu. Menurut Taufik, banjir yang kerap melanda wilayah pesisir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, melainkan juga diduga akibat dari aktivitas tambang batuan dan pasir yang masif di sepanjang pesisir Palu-Donggala. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemerintah kota dan kabupaten, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua konsesi izin pertambangan yang saat ini aktif beroperasi. “Evaluasi harus diikuti dengan audit lingkungan untuk menilai daya tampung dan dukungan lingkungan di wilayah pesisir tersebut,” lanjut Taufik menegaskan pentingnya langkah-langkah ini. Hal serupa disampaikan oleh aktivis Walhi Sulteng, Yusman, yang mengatakan bahwa banjir di Kelurahan Watusampu disebabkan oleh tingginya aktivitas pertambangan galian batu dan pasir. Ia juga mempertanyakan perkembangan terkini dari pertemuan Wali Kota Palu dengan pengusaha tambang yang beroperasi di Kota Palu pada Juli 2024. Yusman menambahkan, “Seakan-akan, tambang-tambang ini kebal terhadap hukum. Lokasinya pun sangat dekat dengan kantor Pemerintah Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, dan kantor gubernur. Bagaimana bisa demikian? Masyarakat terus-menerus mengeluhkan debu dan banjir yang sering terjadi akibat dari aktivitas ini.” ANTARA