TANJUNG SELOR –
**Borneonews - Tanjung Selor**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) aktif memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat berkolaborasi dalam berbagi pengetahuan, teknologi, serta sumber daya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan inovasi produk serta jasa yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setprov Kaltara, Wahyuni Nuzband, menyampaikan bahwa penyediaan ruang kolaborasi ini bertujuan untuk pengembangan UMKM di daerah. Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Kaltara menyelenggarakan Hari UMKM Nasional tingkat provinsi, yang dihadiri oleh berbagai pelaku UMKM dari seluruh wilayah. Wahyuni optimis bahwa kolaborasi ini dapat memperluas jaringan bisnis UMKM. Kerja sama dengan sesama pelaku UMKM, perusahaan besar, serta lembaga pemerintah diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang pasar. Selain itu, pentingnya digitalisasi bagi UMKM juga ditekankan, terutama di tengah revolusi industri 4.0. Diharapkan, momentum Hari UMKM Nasional ini dapat menciptakan wirausahawan yang inovatif dan berbasis digital. Saat ini, tercatat sekitar 20.447 UMKM di Kaltara telah berintegrasi ke dalam ekosistem digital. Mereka telah mengikuti pelatihan, memperoleh akses pendanaan, serta berpartisipasi dalam pameran termasuk *virtual expo*. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara, Hasriyani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendorong daya saing UMKM Kaltara tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Terdapat sepuluh stand UMKM yang produknya telah memenuhi aspek legalitas dan siap untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk beberapa yang telah berhasil menembus pasar internasional. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini mencakup pameran produk-produk UMKM, serta berbagai rangkaian acara seperti seminar yang melibatkan pelaku bisnis. Tujuannya adalah memfasilitasi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan usaha mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sebanyak 267.000 UMKM yang beroperasi. Statistisi Ahli Madya BPS Kaltara, Trino Junaidi, memprediksi bahwa jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan pergeseran kegiatan ekonomi dari berbasis ekstraktif ke industri pengolahan. Trino menambahkan bahwa industri pengolahan menjadi pendorong utama pertumbuhan UMKM di Kaltara. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah UMKM pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14 persen, di mana pada 2022 terdapat sebanyak 235.000 usaha. Kehadiran UMKM sangat penting bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat klasifikasi UMKM yang terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimum Rp300 juta, sementara usaha kecil memiliki klasifikasi aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Usaha menengah, di sisi lain, memiliki aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan omzet antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Pengelompokan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memotivasi setiap klasifikasi usaha agar bisa naik kelas secara berkelanjutan. ANTARA