JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan otoritas keuangan dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk membahas tantangan serta perkembangan terkini di sektor keuangan. Fokus pertemuan ini juga menyentuh pada respons kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan. Pertemuan yang merupakan bagian dari *Executives' Meetings of East Asia Pacific Central Banks* (EMEAP) Working Group On Banking Supervision (WGBS) ke-56 ini diadakan pada 29-30 Agustus 2024 di Bali. BI berperan sebagai ketua atau *chair* EMEAP untuk periode 2024-2026. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menjelaskan bahwa kerja sama dalam EMEAP WGBS bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong inovasi kebijakan, serta memperkuat praktik pengawasan di sektor perbankan. Diskusi pada EMEAP WGBS ke-56 mengangkat beberapa tema kunci, antara lain digitalisasi di sektor keuangan, transisi menuju keuangan hijau, perkembangan pengaturan *Basel Core Principles*, serta isu terkait keamanan siber. Pertemuan ini menghasilkan berbagai inisiatif yang berfokus pada tiga kawasan utama: keuangan berkelanjutan, kebijakan makroprudensial, dan upaya pemulihan di sektor perbankan. Para peserta sepakat untuk mengembangkan kapasitas otoritas keuangan dengan menekankan pentingnya manajemen risiko dan digitalisasi sebagai langkah lanjutan dalam kolaborasi di masa depan. Juda Agung mengungkapkan bahwa lanskap sistem keuangan global kini mengalami perubahan yang signifikan, terutamanya akibat kemajuan pesat dalam digitalisasi dan transisi keuangan hijau. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi model bisnis di sektor perbankan, di satu sisi menawarkan peluang yang besar, tetapi di sisi lain menciptakan kerentanan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Seiring dengan perkembangan tersebut, respons kebijakan dan praktik pengawasan perlu dilakukan dengan adaptasi yang tepat dan efektif. Mengenai digitalisasi di sektor keuangan, regulator harus mendorong inovasi, sambil tetap memastikan pengelolaan risiko yang memadai, termasuk risiko yang muncul dari potensi serangan siber. Di sisi lain, untuk mendukung transisi keuangan hijau, regulator memiliki tanggung jawab untuk mengambil inisiatif guna memperkuat kolaborasi dengan sektor industri. Ini dapat dilakukan melalui pengungkapan yang transparan, pelaporan berkelanjutan, penyediaan data, serta penguatan sinergi antar otoritas keuangan. Diskusi dalam forum EMEAP WGBS juga menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan intelijen risiko siber yang efektif. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan ketahanan operasional. Bank Indonesia sendiri telah mengembangkan kerangka kerja keamanan dan ketahanan siber yang terdiri dari tiga pilar utama seperti tata kelola, pencegahan, serta penanganan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan bagi sektor keuangan dan menetapkan standar minimum untuk mencegah serangan siber. Juda menggarisbawahi bahwa ketiga pilar tersebut didukung oleh pengawasan dan kolaborasi berkelanjutan guna memastikan setiap potensi kerentanan di sistem sektor keuangan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Keanggotaan EMEAP WGBS meliputi berbagai institusi, di antaranya Reserve Bank of Australia, Australian Prudential Regulation Authority, People's Bank of China, National Financial Regulatory Administration, dan lain-lain. ANTARA