JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kelas menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian di suatu negara, termasuk Indonesia. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan ekonomis dan ditandai dengan tingkat pengeluaran konsumsi yang relatif tinggi. Karakteristik utama yang dapat ditemukan dalam kelas menengah di Indonesia mencakup pola konsumsi yang beragam. Pengeluaran terbesar mereka biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, diikuti dengan kebutuhan akan perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan. Sebagian besar individu dalam kelompok ini bekerja di sektor formal, sementara yang lain berwirausaha atau menjalankan bisnis produktif. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa menjaga ketahanan kelas menengah merupakan tantangan yang perlu diperhatikan dengan serius. Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada tahun 2024, individu yang termasuk dalam kategori kelas menengah di Indonesia memiliki pengeluaran bulanan berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita. Rentang pengeluaran ini mencerminkan gaya hidup yang cukup stabil, di mana kelompok ini mampu memenuhi kebutuhan dasar dan masih memiliki sisa pendapatan untuk ditabung. Banyak dari mereka saat ini sedang mencicil pembelian rumah atau melakukan *Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, juga membeli kendaraan pribadi, serta peralatan elektronik. Kepemilikan aset-aset tersebut tidak hanya mencerminkan stabilitas finansial, tetapi juga menunjukkan kontribusi mereka dalam perekonomian, baik melalui pengeluaran konsumsi maupun dalam pembayaran pajak. Namun, ketika merujuk pada nilai median dari data pengeluaran yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa nilai median kelas menengah berada di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran median kelompok ini lebih dekat ke batas bawah daripada ke batas atas, yang menandakan bahwa mereka sulit untuk naik kelas dan rentan untuk terjun ke dalam kategori *aspiring middle class*. Meskipun dianggap sebagai pendorong utama perekonomian nasional, kelompok ini menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka rentan untuk turun kelas. Kebijakan subsidi yang berkurang menyebabkan kelas menengah harus menanggung beban biaya hidup yang terus meningkat, seperti kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang mengurangi daya beli mereka. Saat ini, jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Pemerintah terus memantau perkembangan ini agar Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan ekonomi, mengingat pola konsumsi yang tinggi dari kelompok ini. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 tercatat jumlah kelas menengah mencapai 53,83 juta orang, tetapi angka tersebut turun menjadi 49,51 juta pada tahun 2022, kemudian menyusut lagi menjadi 48,27 juta pada tahun 2023, dan diperkirakan akan berada di angka 47,85 juta pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah penduduk dalam kategori kelas atas terbilang stabil, dengan jumlah yang sama pada tahun 2021 dan 2024, yakni 1,07 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah di kelas menengah disebabkan oleh perpindahan mereka ke dalam kelompok yang lebih rendah, bukan sebaliknya. Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan yang serius dalam perekonomian. Jika keadaan ini tidak ditangani dengan baik, penurunan jumlah kelas menengah dapat memperburuk ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan yang tidak terduga. Terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah, pemerintah perlu menyadari kerentanan yang ada dan merancang kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan ini harus mendukung kelompok ini melalui program-program pelatihan keterampilan dan peningkatan daya saing tenaga kerja agar mereka dapat siap menghadapi tantangan pasar kerja yang terus berevolusi. Selain itu, kebijakan perpajakan yang lebih ringan bagi kelompok dengan penghasilan tertentu dan insentif bagi keluarga yang menanggung biaya pendidikan anak dapat dipertimbangkan. Langkah-langkah tersebut berpotensi memberikan keleluasaan finansial bagi kelas menengah, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Data BPS menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran pajak atau iuran dari kelas menengah pada tahun 2019 hanya sebesar 3,48 persen, namun meningkat menjadi 4,53 persen pada tahun 2024. Begitu pula, proporsi pengeluaran untuk pendidikan dan barang dan jasa menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar permintaan terhadap barang dan jasa di pasar domestik tetap tinggi, yang akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor industri, termasuk sektor manufaktur, jasa, dan perdagangan. Untuk memastikan bahwa kelas menengah dapat kembali tumbuh dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai program dukungan. Misalnya, Kementerian Koordinator Perekonomian telah meluncurkan berbagai kebijakan, seperti program perlindungan sosial, *Kartu Prakerja*, *Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)*, *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, serta subsidi dan kompensasi dalam bidang energi. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga daya beli kelas menengah, tetapi juga untuk mencegah penurunan mereka ke dalam kategori yang lebih rentan dan untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga berencana untuk memberikan kembali insentif *Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)* sebesar 100 persen untuk periode September 2024 hingga Desember 2024, dengan batasan tertentu. Selain itu, dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam sektor perumahan juga tetap ada, melalui peningkatan kuota untuk *Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)* dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit pada tahun 2024. Kementerian Keuangan juga memfasilitasi kebijakan pembebasan PPN untuk beberapa kategori pengeluaran, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang akan dinikmati oleh kelompok kelas menengah hingga kelas atas. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur digital. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah, agar aktivitas mereka dapat berjalan lebih lancar. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada kelompok masyarakat yang sangat miskin, tetapi juga mencakup perhatian pada kelas menengah yang sering kali terabaikan. Dengan dukungan dan program yang tepat, kelas menengah dapat terus berperan sebagai kekuatan pendorong bagi tercapainya perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan. ANTARA