JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 yang berada di bawah naungan DPR RI baru-baru ini mengadakan rapat tertutup dengan 12 penyelenggara ibadah haji khusus atau *Penyelenggara Ibadah Haji Khusus* (PIHK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Juru Bicara Pansus Haji, Wisnu Wijaya, menyampaikan bahwa agenda rapat pada hari itu adalah memanggil beberapa pihak dari PIHK untuk memberikan keterangan. Menurut informasi yang diperoleh, diadakan rapat secara tertutup agar saksi-saksi yang hadir dapat menyampaikan keterangan dengan lebih bebas dan terbuka. Anggota Pansus Haji, Marwan Dasopang, juga menekankan pentingnya suasana keterbukaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan secara tertutup akan memungkinkan para saksi untuk berkomunikasi dengan jelas tanpa adanya rasa ketakutan. Ia juga menambahkan bahwa pada keesokan harinya, pejabat pemerintah akan diundang untuk memberikan penjelasan dalam format *live* untuk memverifikasi informasi yang disampaikan oleh para penyelenggara travel haji. Wisnu Wijaya menyampaikan keprihatinannya terkait beberapa saksi yang mengalami dugaan intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk di antaranya anggota Pansus Angket Haji itu sendiri. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para saksi, Pansus melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pendukung selama rapat berlangsung. Menurut Wisnu, LPSK akan menyediakan berbagai bentuk perlindungan kepada saksi, seperti rumah aman atau *safe house*, pengawalan, serta pendampingan hukum bagi mereka yang merasa terancam karena keterangan yang diungkapkan kepada Pansus Angket Haji DPR. Perlindungan ini dapat diakses berdasarkan permintaan masing-masing saksi, atau melalui instruksi dari Pansus. Namun, Wisnu juga mencatat bahwa kinerja Pansus Angket Haji DPR menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang positif. Dalam kurun waktu dua minggu, hasil investigasi terhadap sejumlah saksi telah memberikan perkembangan yang menggembirakan. Pansus Angket Haji kini tengah mengusut berbagai masalah, termasuk ketidaksesuaian data yang ada di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (*Siskohat*) dengan temuan di lapangan, indikasi adanya penggunaan kuota haji tambahan oleh pihak tertentu, serta isu transportasi, akomodasi seperti tenda, keberlangsungan konsumsi, dan kesehatan jemaah haji. ANTARA