JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa kementeriannya berhasil meningkatkan kontribusi fiskal terhadap negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam periode tiga tahun terakhir. “Dari tahun 2020 hingga 2023, total kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara mencapai angka Rp1.940 triliun. Rinciannya, pajak menyumbang sebesar Rp1.391,4 triliun, sementara PNBP dan kategori lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen berkontribusi sekitar Rp194,4 triliun,” jelas Erick dalam acara di Jakarta, pada Senin lalu. Erick mencatat bahwa tren pembayaran pajak oleh perusahaan BUMN menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020. Di tahun tersebut, total pembayaran pajak tercatat sebesar Rp247 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp278 triliun pada 2021, Rp410 triliun di tahun 2022, dan mencapai Rp457 triliun di tahun 2023. Selain itu, dividen yang disetorkan oleh kementerian juga mengalami lonjakan yang pesat, dengan total mencapai Rp81 triliun pada tahun 2023. Angka ini bertambah dari Rp44 triliun di tahun 2020, Rp30 triliun pada 2021, dan Rp40 triliun pada tahun 2022. “Peningkatan kontribusi perpajakan ini tentunya tidak terlepas dari kinerja perusahaan yang semakin baik,” ungkap Erick. Namun, dalam hal PNBP, terjadi sedikit penurunan yang patut dicatat, yakni dari Rp86 triliun pada 2020, hingga Rp87 triliun pada 2021, dan sedikit meningkat menjadi Rp98 triliun pada 2022, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi Rp84 triliun pada tahun 2023. “Penurunan PNBP ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga sumber daya alam, termasuk kelapa sawit dan batu bara, yang mengalami koreksi harga,” terangnya. Lebih lanjut, Erick menyoroti bahwa indikator kinerja BUMN juga dapat dilihat dari total aset yang kini mencapai Rp10.402 triliun, meningkat sebesar 7,8 persen per tahun dibandingkan dengan Rp8.312 triliun pada tahun 2020. Total ekuitas BUMN pun mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen per tahun, dari Rp2.475 triliun menjadi Rp3.444 triliun. Sementara itu, total pendapatan BUMN pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2.933 triliun, meningkat dari Rp1.930 triliun pada tahun 2020, dengan laba bersih yang melonjak hingga 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp13 triliun. Melihat kontribusi yang signifikan ini, Erick berharap adanya dukungan tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN. Ia menuturkan bahwa pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp277 miliar, yang dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN dalam perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN di tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan anggaran 2024 yang mencapai Rp284,36 miliar. “Pagu *adjustment* Kementerian BUMN 2024 adalah Rp284 miliar, sedangkan pada pagu anggaran 2025 ini hanya Rp277 miliar. Ini jelas tidak proporsional dengan prestasi yang telah diraih baik oleh Komisi VI maupun oleh kementerian sendiri,” tegas Erick. Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66 miliar untuk mendukung operasional kementerian pada tahun 2025. Alokasi tambahan tersebut akan difokuskan pada peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN. Di samping itu, pada tahun 2025, BUMN diberi target besar untuk meningkatkan dividen yang akan diberikan menjadi Rp90 triliun, naik dari Rp85 triliun pada tahun 2024. “P melihat perbandingan antara anggaran tahun 2024 dan 2025 yang mengalami penurunan dari Rp284 miliar menjadi Rp277 miliar, sementara kinerja dividen terus meningkat dengan baik, menunjukkan adanya ketidakimbangan yang nyata,” pungkas Erick. ANTARA