BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku sangat optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2017akan mengalami peningkatan signifikan. Namun berapa prosentase peningkatannya, ia tidak menargetkan secara signifikan.
“Insya Allah, saya optimis tahun anggaran 2017 PAD kita akan meningkat. Pun begitu, kita tidak menargetkan berapa capaian untuk PAD. Tetapi yang terpenting kita kerja bahu membahu untuk meningkatkannya. Hal pertama di lingkungan Pemprov Kalteng harus berubah secara total untuk dapat mencapai semua itu,” kata Sugianto Sabran kepada wartawan, Kamis (14/7/2016).
Adapun sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan guna meningkatkan PAD, yaitu dengan tidak memperbolehkan lagi ada plat kendaraan bermotor non KH berada di Bumi Tambun Bungai. Pihaknya akan memberikan waktu enam bulan kepada semua pihak untuk mengganti plat non KH. Apabila tidak menggubris, maka pihaknya akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak tersebut.
“Apabila masih plat non KH kita sikat. Demikian juga truk-truk muatan di luar kapasitas delapan ton ke atas akan ditangkapi. Untuk itu kita bersinergi dengan bupati, kapolres bahkan TNI. Semua akan kita libatkan, kalau ada truk delapan ton ke atas, apa lagi sampai 18-20 ton masuk Kalteng kita tangkap. Kalau ragu kita titip Polres, kita titip TNI, dan Kantor Gubernur masih luas untuk itu. Kita tidak akan main-main dalam pelaksanaannya nanti,” kata H. Sugianto Sabran.
Langkah strategis lainnya terkait dengan peningkatan PAD, seluruh yang berinvestasi di Kalteng, korporasi-korporasi yang berada di Kalteng, baik perkebunan, pertambangan, dan Hak Pengusaha Hutan (HPH) akan dilibatkan. Selama ini ada sekitar 3,5 juta hektare dan 1,8 juta hekatare kebun yang sudah tertanam. Sebanyak 900 ribu hektare itu baru HGO. Artinya yang 900.000 ini masih ilegal dan ada 1,7 hekatare lahan berupa izin yang masih bermasalah.
Untuk itu, pihaknya sudah mengumpulkan perusahaan dan investor terkait masalah ini. Dalam kesempatan itu disampaikan, bahwa gubernur akan mencabut izin-izin yang ada di blocker.
“Kita ingin kepastian investasi supaya melewati pemantapan tata ruang. Ini orang masuk Kalteng izinnya itu jatuh ke tangan orang yang punya duit, bukan blocker, ataupun keluarga bupati ataupun keluarga gubernur. Ke depan penandatanganan izin itu sudah ada di gubernur,” kata Sugianto Sabran.(INGKIT DJAPER/m)
