BOGOR –
**Borneonews - Kabupaten Bekasi**, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan langkah tanggap darurat untuk mengatasi masalah kekeringan yang tengah melanda wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah serta berbagai unsur terkait guna memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Menurut Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, yang menyampaikan informasi tersebut di Cikarang, timnya bersama forkopimda telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang menghadapi masalah kekeringan. Lokasi yang dikunjungi meliputi Desa Wanajaya dan Desa Sukajaya di Kecamatan Cibitung serta Desa Karangharja di Kecamatan Pebayuran. Dedy Supriyadi mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan langkah konkret di bawah rencana aksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Status tanggap darurat bencana kekeringan telah ditetapkan untuk 14 hari, terhitung mulai dari 30 Agustus hingga 12 September 2024. Aksi yang dilakukan dengan turun ke lapangan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara semua pemangku kepentingan dalam menangani bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi. Dedy mempertegas bahwa penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan merasakan langsung keluhan masyarakat, khususnya dari petani yang mengalami dampak kekeringan. Oleh karena itu, respons cepat terhadap keluhan tersebut menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat dan petani yang terpengaruh oleh kondisi tersebut. Bantuan yang diberikan mencakup alat pendukung pertanian serta penyediaan air bersih bagi warga yang kesulitan memperoleh pasokan air. Dedy menambahkan, pemerintah juga menerima bantuan dari Kementerian Pertanian berupa 145 pompa dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan. Selain itu, terdapat pengiriman alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam upaya lebih lanjut, pemerintah daerah berencana untuk mengoptimalkan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, baik yang berhubungan dengan pertanian maupun kesulitan dalam akses air bersih. Dedy mengungkapkan harapannya agar dana BTT ini dapat mencukupi selama masa tanggap darurat. Lebih jauh, Dedy Supriyadi mengajak sektor swasta, terutama pengelola kawasan industri, untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Keterlibatan perusahaan dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bantuan air bersih juga akan terus diberikan kepada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, seperti Bojongmangu dan Muaragembong, serta area lainnya yang terdampak. ANTARA