AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Mahasiswa Maluku yang tergabung dalam aliansi pemuda Maluku telah secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk menjaga agar pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung dengan damai. Deklarasi ini dilakukan di Monumen Gong Perdamaian Dunia, yang terletak di Kota Ambon, sebagai wujud komitmen mereka untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah tersebut. Koordinator aksi, Rifky Derlen, menyampaikan bahwa sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, mereka berharap agar pelaksanaan pilkada di Maluku berjalan dengan baik. "Kami, sebagai masyarakat Maluku, berharap agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 berlangsung langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan damai," ujarnya di Ambon pada hari Senin. Dalam pernyataannya, Derlen menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan suasana yang aman dan damai guna menyukseskan pemilihan kepala daerah 2024. Dia juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu kegaduhan politik dan merusak persatuan bangsa. Lebih lanjut, Derlen menegaskan bahwa mereka siap menerima hasil pemungutan suara yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sementara itu, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyatakan bahwa pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang merupakan momen penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kedewasaan demokrasi negara. Sadali Ie berpendapat bahwa keberhasilan pilkada dapat diukur dari terciptanya situasi yang tertib, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada aparat keamanan serta instansi pemerintah hingga tingkat desa untuk mengawasi dan mengamankan setiap tahapan hingga pemungutan suara pelaksanaan pilkada tahun 2024. "Pilkada Damai merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan partisipasi dari semua elemen masyarakat, dimulai dari individu. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keamanan dan kondusifitas dalam setiap tahapan pilkada," lanjutnya. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan bahwa semua unsur yang terlibat dalam proses kampanye politik dapat menjalankan fungsi mereka tanpa merugikan harga diri dan martabat satu sama lain, termasuk lawan politik. Menyusul hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku telah mengambil tindakan dengan membentuk posko pengaduan bagi masyarakat untuk memastikan hak pilih dalam Pemilihan Umum yang akan datang. Ketua Bawaslu Maluku, Subair, juga menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas (Satgas) siber untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah di dunia maya. "Kami bersama KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Maluku serta lembaga terkait lainnya sudah menyiapkan satgas pengawasan siber seperti yang dilakukan pada pemilu dan pilkada sebelumnya," ungkap Subair. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kampanye politik, yang berpotensi menjadi alat untuk melanggar aturan pemilihan. Subair menjelaskan bahwa Satgas Siber ini dibentuk untuk menghadapi tantangan baru dalam pemantauan pilkada di era digital. "Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, kami memahami bahwa ada potensi besar bagi pelanggaran pemilu melalui platform digital," tutupnya. ANTARA