MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menggali peluang serta memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang masih mengintai wilayah tersebut. Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menegaskan pentingnya memanfaatkan SDA untuk dijadikan program dalam berbagai jangka waktu. Menurutnya, langkah ini harus diambil untuk mengangkat Sulbar dari kondisi kemiskinan yang ada. Pernyataan ini disampaikannya di Mamuju pada hari Senin, sebagai respons terhadap rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat yang dirilis pada bulan Maret 2024. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diperoleh pada periode Maret 2024, tercatat bahwa tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 11,21 persen. Bahtiar menyoroti bahwa tingginya angka kemiskinan ekstrem menjadi masalah fundamental yang harus segera diatasi oleh seluruh jajaran pemerintah di daerah tersebut. Untuk memerangi kemiskinan ekstrem, Pemprov Sulbar tidak hanya fokus pada potensi SDA, tetapi juga meluncurkan program gerakan menanam hortikultura dan pengenalan ribuan kepiting bakau ke lingkungan sekitar. Bahtiar menjelaskan bahwa pembagian bibit yang telah dilakukan, bersama dengan proses penanaman yang melibatkan masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bahan makanan lokal yang sehat serta solusi bagi penanganan kemiskinan. Ia menambahkan bahwa tanaman sukun bisa menjadi sumber air bersih dan meningkatkan gizi, serta dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal. Begitu juga dengan penanaman pisang *cavendish* sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat setempat. Di sisi lain, Kepala BPS Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, menyampaikan bahwa meskipun ada penurunan injumlah pengangguran, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di provinsi tersebut justru mengalami peningkatan. Tina mengungkapkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) bertambah 0,03 poin. Tina menjelaskan bahwa tantangan bagi pemerintah daerah dalam menurunkan dua indeks ini cukup berat. Sebagian besar kepala rumah tangga yang tercatat dalam kategori miskin hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD, mencapai 46,17 persen, sementara 22,73 persen dari mereka bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Kemiskinan di Sulbar, tambahnya, bertambah buruk mengikuti fenomena penurunan pengeluaran masyarakat yang berada di lapisan terbawah, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Tina mencatat bahwa perubahan dalam sistem Bantuan Sosial menjadi tunai dan penghapusan batasan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem diduga memengaruhi kondisi ini. Tina menekankan, kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat menjadi perhatian serius yang harus dijadikan agenda prioritas oleh pemerintah pusat. ANTARA