JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rapat terbatas yang membahas mengenai usulan pemberian subsidi untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pernyataannya, Erick menjelaskan pentingnya proses tersebut dan menyatakan, "Kami belum, belum. Biasanya akan ada ratasnya, dan kami cenderung mengikuti prosedur yang ada." Erick mengakui bahwa ia belum mendapatkan informasi mengenai rincian dari kebijakan subsidi KRL yang diusulkan dengan sistem berbasis NIK. Pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga belum memberikan laporan terkini mengenai topik tersebut. "Saya tidak tahu, dan saat ini saya belum memiliki informasi lebih lanjut," tegasnya. Dalam penjelasannya, Erick menekankan bahwa Kementerian BUMN bukan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait subsidi berbasis NIK, walaupun PT KAI berada di bawah naungan kementeriannya. Ia menegaskan bahwa penetapan kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. "Kementerian BUMN akan melaksanakan tugas apa pun yang ditetapkan, yang diyakini dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambah Erick. Lebih lanjut, Erick menegaskan pentingnya adanya dialog dan kolaborasi antara kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan tersebut. "Apabila kebijakan semacam ini disetujui, kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh kementerian yang mengambil keputusan, Menteri Keuangan, dan kami di Kementerian BUMN," ungkapnya. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa usulan subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL masih dalam tahap wacana. "Belum ada keputusan, saat ini masih bersifat wacana," ujarnya saat memberikan keterangan di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan studi untuk memastikan bahwa semua angkutan umum bersubsidi dapat digunakan oleh pihak yang benar-benar berhak. Budi Karya menambahkan, "Semua opsi yang ada masih dalam tahap pembahasan. Kita sedang mengkaji bagaimana agar semua angkutan umum bersubsidi tepat sasaran, dan jika nantinya ada kebijakan yang berbasis NIK, hal itu masih dalam tahap wacana dan penelitian." Wacana pengenaan subsidi untuk KRL yang berbasis NIK telah menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Hal ini dimulai dari berita yang merujuk pada data dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Dalam dokumen tersebut, tercantum anggaran untuk subsidi PSO kereta api yang ditujukan guna mendukung perbaikan layanan, termasuk untuk KRL Jabodetabek. Beberapa perbaikan itu mencakup perubahan sistem pemberian subsidi yang direncanakan untuk tahun mendatang. ANTARA