JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa keabsahan dari dua Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Muktamar pertama telah berlangsung di Bali, sementara yang terbaru dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta. Yaqut menyatakan, "Kami menghargai sudut pandang yang dimiliki oleh rekan-rekan yang berencana menggelar muktamar berbeda dari yang di Bali. Pengesahan nantinya akan ditentukan oleh Kemenkumham." Ini mencerminkan situasi yang memperlihatkan adanya ketidakpastian mengenai muktamar yang sebelumnya dilaksanakan. Diungkapkan juga bahwa terdapat rencana untuk melangsungkan Muktamar PKB pada tanggal 2 hingga 3 September 2024. Menurut penggagas acara tersebut, muktamar di Jakarta ini diharapkan menjadi muktamar yang sebenarnya bagi PKB. Lebih lanjut, Yaqut menjelaskan bahwa istilah *"muktamar tandingan"* tidaklah tepat, karena muktamar yang berbeda tersebut tetap sah untuk dilaksanakan. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam penginisiasian muktamar tersebut. "Setiap pihak memiliki versinya masing-masing, dan ini bukanlah sebuah kompetisi," ucap pria yang umum dipanggil Gus Yaqut. Yaqut juga menerima berbagai masukan terkait keadilan demokrasi yang tidak terwujud pada Muktamar di Bali. Dia mengisyaratkan adanya keputusan yang diambil secara tiba-tiba tanpa melalui rapat komisi terlebih dahulu. Hal ini membuat banyak pihak merasa kehilangan hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan. Muktamar PKB yang diadakan di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2024 telah menghasilkan keputusan untuk mengangkat Abdul Muhaimin Iskandar, atau kerap dikenal sebagai Cak Imin, sebagai Ketua Umum PKB untuk periode mendatang. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, menambahkan bahwa muktamar baru yang akan diadakan di Jakarta pada 2-3 September memiliki tujuan untuk memberikan alternatif kepemimpinan bagi calon Ketua Umum lainnya, selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat selama sekitar dua dekade. Dalam keterangan persnya, dia mengungkapkan rencana untuk muktamar yang nantinya akan dibuka oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan diakhiri dengan penutupan oleh Presiden. ANTARA